JAKARTA. Satu lagi pekerjaan berat bagi pemerintahan baru yaitu kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter (kl). Padahal tahun ini saja pagu volume 48 juta kl hingga akhir tahun diprediksi jebol hingga 1,3 juta kl-1,5 juta kl. Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat kerja Senin (15/9) memutuskan volume BBM bersubsidi tahun depan sebesar 46 juta kl. Pemerintahan baru diharapkan dapat melakukan penghematan penggunaan BBM bersubsidi. Padahal, pertumbuhan ekonomi tahun depan dipagu sebesar 5,8%. Pertumbuhan ini jelas lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dalam APBN-P 2014 sebesar 5,5%.
Target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mengakibatkan berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, tak terkecuali penjualan kendaraan bermotor. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Andin Hadiyanto mengatakan pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi dengan asumsi ekonomi 5,5% adalah sebesar 5%. Melihat asumsi ekonomi 5,8% dan volume BBM bersubsidi hanya 46 juta kl, yang paling penting adalah menjaga kebutuhan energi tetap terpenuhi. Kebutuhan energi tersebut bisa berasal dari BBM bersubsidi ataupun non subsidi.
