JAKARTA. Siap-siap saja petani menghadapi serbuan beras impor. Soalnya, ada kemungkinan, kuota impor beras tahun 2011-2012 meningkat dari rencana awal. Alasannya, untuk menjaga stabilitas pangan karena panenan gabah tahun ini meleset dari target.

Data di Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyatakan, rata-rata harga beras kualitas medium (IR 64-III) di tingkat nasional Rp 7.714 per kilogram (kg) pada perdagangan Jumat (25/11). Harga tersebut telah naik 8,05% dari awal 2011. "Harga pangan (beras) terus naik, karena kebutuhan yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan," ujar Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), kemarin.

Benar saja, hasil panenan gabah tahun ini memang meleset dari target sebesar 70,6 juta ton. Angka Ramalan (Aram) III Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, panen gabah hanya sebesar 65,39 juta ton. "Mengatasi masalah ini, kami akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pekan depan," ujar Bayu Krishnamurti, Wakil Menteri Perdagangan.

Rakor itu salah satunya membahas penambahan kuota impor beras untuk mengatasi ancaman krisis pangan itu. Hal ini mengingat, dengan target panenan gabah 70,6 juta ton saja, pemerintah sudah menetapkan kuota impor beras mencapai 1,6 juta ton untuk periode April 2011-Maret 2012.

"Sebetulnya dalam rapat sebelumnya diberi kesempatan untuk impor 1,5 juta-2 juta ton, kemudian diputuskan di angka 1,6 juta ton. Makanya, kalau nanti kuotanya ditambah, itu masih sesuai dengan rencana awal (2 juta ton)," jelas Bayu.

Winarno Tohir, Wakil Ketua Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA), bilang, selain produksi jeblok, hasil panenan pada akhir tahun ini juga mundur. Soalnya, petani baru mulai menanam pada bulan November ini. Mundurnya panen itu semakin mengancam terjadinya krisis pangan. "Tapi, itu juga tidak harus menjadi alasan untuk memperbesar impor," kata Winarno.

Rahmat menyatakan, salah satu cara mencegah krisis pangan itu adalah pemerintah melakukan pembelian gabah dari petani dengan harga lebih mahal. Hal itu akan mendorong petani untuk berproduksi di periode mendatang. "Krisis pangan ini bukan jangka pendek, pemerintah jangan mengandalkan impor," tandas Rahmat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini