KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memangkas kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi 260–270 juta ton dari 379 juta ton pada 2025. Langkah ini dinilai sebagai upaya menata ulang suplai guna menjaga stabilitas harga nikel global.

Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menilai pemangkasan kuota dilakukan di tengah lonjakan suplai nikel dalam beberapa periode terakhir yang sempat menekan harga.

“Kami melihat pemangkasan ini sebagai langkah pemerintah untuk menata ulang suplai agar harga lebih stabil. Sentimen ini sudah mulai berdampak pada harga nikel yang kembali mengalami kenaikan,” ujar Miftah kepada Kontan, Rabu (11/2/2026).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Baca Juga: Laba Lampaui Target, Target Harga Saham Indosat Dipasang di Rp 2.500

Menurutnya, bagi emiten seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), kebijakan ini cenderung positif dari sisi sentimen. Kenaikan harga berpotensi mengompensasi penurunan volume produksi, meski dalam jangka pendek tetap ada risiko penyesuaian produksi dan penjualan.

Ke depan, kinerja emiten nikel akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga efisiensi biaya, mengoptimalkan hilirisasi, serta mengamankan kontrak jangka panjang guna mempertahankan margin.

“Secara keseluruhan sektor nikel masih prospektif, terutama jika disiplin suplai ini mampu menjaga keseimbangan pasar dan mendukung stabilitas harga,” tambahnya.

Kiwoom merekomendasikan trading buy untuk saham ANTM dengan target harga Rp 4.200 per saham.

Selanjutnya: Hashim Djojohadikusumo: Gejolak di Pasar Saham Bikin Prabowo Geram

Menarik Dibaca: 4 Manfaat Cuci Muka dengan Air Hangat, Skincare jadi Mudah Menyerap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News