KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tidak menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir tahun, meskipun terjadi pergeseran (shifting) konsumsi dari Pertamax ke Pertalite.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas menyatakan Pertalite masih mencukupi dengan kuota awal yang ditetapkan yakni 29,26 juta kiloliter (kl). 

Menurutnya, realisasi penyaluran Pertalite telah meningkat hingga 83,22% per Oktober 2026, tetapi kenaikannya dinilai tidak begitu signifikan sehingga kuota yang tersedia dianggap masih cukup.

Baca Juga: PTPP Andalkan Divestasi Aset dan Efisiensi untuk Jaga Profitabilitas

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menjelaskan, kuota Pertalite yang dialokasikan tahun ini sebenarnya relatif sudah cukup. Namun, dia menyebut umumnya terdapat peningkatan konsumsi (swing volume) sampai sekitar 5% untuk mengantisipasi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Karena itu, sebaiknya ada tambahan kuota sebesar 0,12 juta kl (120.000 kl) khusus di bulan Desember," ujar Hadi kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Adapun berbeda dengan Pertalite, BPH Migas memastikan ada penambahan kuota untuk BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar atau solar subsidi sebesar 7,8% dari alokasi awal, yakni 18,64 juta kl menjadi 20,27 juta kl.

Hadi memperkirakan, pada Solar subsidi juga terdapat peningkatan konsumsi atau migrasi hingga 10%-15%. Untuk itu, menurutnya tambahan sekitar 7,8% tersebut kemungkinan belum memadai kebutuhan masyarakat.

"Ini juga belum mempertimbangkan Nataru yang biasanya bertambah up to 5%," sambungnya.

Ia melihat, pemerintah perlu memperhatikan jumlah konsumen yang melakukan migrasi konsumsi ke BBM subsidi, baik untuk Solar maupun Pertalite.

Pemerintah, lanjutnya, juga diharapkan dapat menambah volume mengingat masih adanya sejumlah oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi.

"(Yang perlu diperhatikan) kemungkinan tambahan volume akibat oknum yang nakal dengan membawa BBM subsidi untuk diselewengkan untuk industri atau kendaraan yang tidak berhak," tegas Hadi.

Baca Juga: Indocement (INTP) Proyeksi Industri Semen Tumbuh 2%-3% pada 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News