KONTAN.CO.ID - BONTANG. PT Pupuk Indonesia (Persero) alias PIHC mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah kuota pupuk subsidi di tahun ini menjadi 9,5 juta ton bisa dilakukan mengingat stok pupuk yang masih cukup.

“Persiapannya cukup, sampai hari ini saja stok kita sudah di angka 1,8 juta ton. Jadi 1,8 juta ton itu 3 kali ketentuan dari stok minimum, kita udah cukup banget. Itu untuk musim tanam pertama ya, menurut saya jauh lebih banyak dari kebutuhan,” ungkap Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat ditemui Kontan di acara peresmian Pabrik PT KAN, Kamis (29/2). 

Ia menambahkan, upaya penambahan pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton tahun ini adalah seperti skema yang dilakukan pemerintah saat sebelum Covid-19.

“Tahun ini diupayakan 9.5 juta ton (pupuk subsidi) ini akan kembali ke sebelum tahun 2019-2020, kan kita pernah swasembada pangan. Setelah dihitung kembali memang pupuknya harus dicukupi, makanya pemerintah sekarang kasih 9,5 (juta) itu,” tambah Rahmad.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Dukung Hilirisasi Industri&Petrokimia lewat Pabrik Kaltim Amonium

Dalam kesempatan yang sama Presiden Jokowi mengatakan penambahan kuota pupuk subsidi ini dilakukan agar memastikan seluruh petani di Indonesia dapat menerima manfaat yang sama.

“9,5 juta ton (pupuk), sehingga kepastian pupuk untuk petani itu betul-betul ada dan disubsidi. Kemarin sudah kita bicarakan di rapat paripurna (dengan DPR) dan kita sepakat bahwa itu akan dilakukan tahun ini,” ungkapnya.

Presiden juga menambahkan, gagal panen akibat cuaca maupun serangan hama adalah hal yang wajar, dan guna meminimalisir dampaknya ia meminta agar melalui subsidi pupuk jumlah produksi bisa dijaga. 

"Ya setiap tahun itu pasti ada gagal panen, ada karena banjir ada karena musim panas yang panjang ada juga karena hama. Yang paling penting jangan sampai itu mengurangi dalam jumlah besar produksi kita di setiap tahun,” tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, di awal tahun Presiden Joko Widodo telah setuju untuk menambah anggaran subsidi pupuk pada tahun ini sebesar Rp 14 triliun di akhir tahun masa jabatannya. Padahal dalam APBN 2024, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan Rp 26,6 triliun untuk subsidi pupuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari