JAKARTA. DPR secara resmi telah menyetujui penjualan saham baru atau right issue PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Hanya saja, untuk rencana right issue di BNI, nilainya berkurang tidak seperti yang direncanakan semula karena DPR menolak sebagian usulan pemerintah. Asal tahu saja, di BNI pemerintah berencana menjual 3,3 miliar lembar saham pemerintah dan penjualan saham bagi karyawan dan manajemen atau MESOP sebesar 3% senilai 664 juta saham. Bila rencana ini terealisasi, maka saham pemerintah yang tadinya ada 73% di bank BUMN tersebut akan melorot menjadi 57% saja. Namun, DPR menolaknya dan meminta saham pemerintah dipertahankan minimal 60%. "Kami tidak ingin, banyak saham BNI yang dikuasai publik atau swasta," kata Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR, usai rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (27/9). Tujuannya, agar pemerintah tetap memiliki kendali penuh terhadap pengawasan dan kinerja BNI. "Jangan sampai, kita mengulang kasus 1998, di mana banyak perusahaan negara yang dikuasai swasta," tandasnya. Dengan penolakan ini, DPR memberi pilihan, MESOP bisa dilakukan dengan mengambil saham right issue. Cara lain, MESOP tidak dilakukan pada tahun ini. Menteri BUMN Mustafa Abubakar sendiri merasa tidak keberatan dengan putusan itu. Sebab, putusan itu tidak akan mempengaruhi rencana right issue. "Saham MESOP kan kecil jumlahnya," kata Mustafa.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kuota right issue BNI berkurang
JAKARTA. DPR secara resmi telah menyetujui penjualan saham baru atau right issue PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Hanya saja, untuk rencana right issue di BNI, nilainya berkurang tidak seperti yang direncanakan semula karena DPR menolak sebagian usulan pemerintah. Asal tahu saja, di BNI pemerintah berencana menjual 3,3 miliar lembar saham pemerintah dan penjualan saham bagi karyawan dan manajemen atau MESOP sebesar 3% senilai 664 juta saham. Bila rencana ini terealisasi, maka saham pemerintah yang tadinya ada 73% di bank BUMN tersebut akan melorot menjadi 57% saja. Namun, DPR menolaknya dan meminta saham pemerintah dipertahankan minimal 60%. "Kami tidak ingin, banyak saham BNI yang dikuasai publik atau swasta," kata Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR, usai rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (27/9). Tujuannya, agar pemerintah tetap memiliki kendali penuh terhadap pengawasan dan kinerja BNI. "Jangan sampai, kita mengulang kasus 1998, di mana banyak perusahaan negara yang dikuasai swasta," tandasnya. Dengan penolakan ini, DPR memberi pilihan, MESOP bisa dilakukan dengan mengambil saham right issue. Cara lain, MESOP tidak dilakukan pada tahun ini. Menteri BUMN Mustafa Abubakar sendiri merasa tidak keberatan dengan putusan itu. Sebab, putusan itu tidak akan mempengaruhi rencana right issue. "Saham MESOP kan kecil jumlahnya," kata Mustafa.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
