JAKARTA. Pemerintah berjanji untuk mengoptimalkan keberadaan dana kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, jumlahnya memang cukup besar, yaitu Rp 30 triliun.

Namun, hingga bulan ke-8 belum sepeserpun dana itu tersalurkan ke masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah tengah berusaha menggenjot agar KUR segera tersalurkan semuanya.

Untuk itu, pemerintah menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Selasa (25/8) di kantornya, Jakarta.

Dalam rapat tersebut turut hadir empat pimpinan Bank BUMN yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUR, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut darmin, pemerintah berkepentingan mendorong KUR terealisasi secepatnya. Apalagi dalam kondisi pelambatan ekonomi yang tengah terjadi.

"Dalam kondisi seperti saat ini UKM itu sangat penting," ujar darmin, Selasa (25/8) di Jakarta.

Sebab, adanya KUR akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberi nilai tambah bagi industri masyarakat. Dengan begitu daya beli mereka akan membaik.

Segala kemudahan juga sudah dirancang dalam mekanisme penyaluran KUR ini.

Puspayoga mengatakan, 25% dari penyaluran KUR tidak usah menggunakan agunan. "Bank-bank pelaksana tidak boleh menambahkan syarat-syarat lain," ujar Puspayoga.

Bahkan pihaknya akan mengecek langsung ke daerah realisasi penyaluran KUR ini. Puspayoga mengatakan, dalam waktu dekat ini penyaluran akan langsung dilakukan.

Sementara JK mengatakan, penyaluran KUR akan menimbulkan masalah karena Non Performing Loan (NPL)-nya meningkat.

Karena risiko itu akan ditanggung oleh asuransi, dalam hal ini PT Jamkrindo, sementara pemerintah hanya membayar preminya saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto