KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku masih ada sejumlah tantangan pelik yang dialami para nelayan, sehingga berdampak pada industri perikanan secara keseluruhan. Berbagai upaya pun coba dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi mengatakan, akhir-akhir ini para nelayan dihadapkan oleh kendala sulitnya melaut yang berkaitan dengan naiknya harga BBM. Di beberapa lokasi, kenaikan harga BBM sudah mencapai 100% atau dua kali lipat dari harga sebelumnya. “Selain itu, ketersediaan BBM juga menjadi kendala karena di beberapa lokasi terjadi kelangkaan,” ujar dia, Jumat (2/9).
Asal tahu saja, BBM berkontribusi sekitar 60%-70% dari total biaya melaut nelayan. Dengan beban sebesar itu, tentu pergerakan harga BBM akan sangat mempengaruhi operasi penangkapan ikan oleh nelayan.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Bansos Rp 24,17 Triliun, Ini Sumber Anggarannya Menurut Kemenkeu Dalam jangka panjang, kebutuhan dan harga BBM diprediksi akan terus meningkat, sehingga diperlukan solusi yang lebih komprehensif untuk dapat menurunkan beban biaya BBM dalam operasi penangkapan ikan. Lantas, KKP melalui kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota berupaya menciptakan tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan yang lebih optimal dan mengefisiensikan usaha penangkapan ikan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan usaha penangkapan ikan terhadap kebutuhan BBM yang besar. Kebijakan ini dinilai bakal mengubah pola penangkapan ikan dari menangkap ikan sebanyak-banyaknya menjadi menangkap ikan secukupnya sesuai kuota, serta menjaga kualitas ikan sebaik-baiknya. “Dengan pola penangkapan ikan berbasis kuota, nelayan juga dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan operasi penangkapan ikan yang paling efisien,” tambah Wahyu. Di sisi lain, akar masalah terkait pasokan bahan baku juga berkaitan dengan tata rantai pasok hulu-hilir yang belum optimal. Dalam hal ini, industri pengolahan berjalan secara berkelanjutan ataupun konstan sesuai dengan kapasitasnya. Namun, di sisi lainnya, usaha penangkapan ikan oleh nelayan masih sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi alam maupun sosial ekonomi nelayan.
Tak hanya itu, tata kelola logistik perikanan juga sangat rentan terhadap fluktuasi ongkos, ketersediaan, maupun kualitas sarana prasarana pendukung. Lantas, KKP menilai bahwa penetapan alokasi kuota, keberadaan pelabuhan pendaratan, mekanisme pendaratan serta berbagai pengaturan lainnya dalam kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan menciptakan titik optimal bagi keberlanjutan sumber daya, kemanfaatan ekonomi, hingga keadilan sosial di sektor perikanan.
Baca Juga: Pengamat Sebut Penyaluran BBM Subsidi Kerap Salah Sasaran, Ini Penyebabnya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat