KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) dan Jepang melakukan kerjasama perdagangan mineral yang digunakan dalam teknologi energi bersih seperti kendaraan listrik. Kolaborasi ini pun memungkinkan Jepang memenuhi persyaratan jadi sumber subsidi kendaraan listrik baru di AS dan memutus rantai pasokan dari China.

Dalam kerjasama itu, AS dan Jepang sepakat untuk tidak memungut bea ekspor atas mineral penting yang mereka perdagangkan dan mengoordinasikan standar tenaga kerja dalam produksi mineral. Mereka juga sepakat untuk berbagi informasi tentang peninjauan investasi asing ke sektor mineral.

Kerjasama tersebut dibangun atas perjanjian dagang terbatas yang sudah dibangun dua negara itu sejak 2019, dan mereka akan meninjau kerjasama perdagangan mineral itu setiap dua tahun sekali untuk melihat apakah mereka harus mengakhiri atau mengubahnya.

Baca Juga: Pengguna TikTok di AS Terus Bertambah Meski Hendak Diblokir Pemerintah

Sementara itu, pemerintahan Joe Biden telah mulai mengejar kerjasama dagang dengan sekutu dekat untuk mineral kritis dalam upaya mengatasi dua masalah. Yakni, pembatasan yang diberlakukan pada subsidi baru untuk kendaraan listrik dan dominasi China saat ini atas pasokan mineral seperti litium dan grafit yang diperlukan untuk membuat kendaraan listrik.

“Ini adalah momen yang disambut baik karena AS terus bekerja dengan sekutu dan mitra untuk memperkuat rantai pasokan mineral penting,” kata Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai dilansir dari The Wall Street Journal, Selasa (28/3).

AS dan Jepang diperkirakan akan menandatangani perjanjian tersebut pada hari Selasa (28/3).

Dengan subsidi tersebut, AS berusaha mendorong perusahaan untuk mengembangkan jaringan pemasok baru mineral penting di luar China karena hubungan AS dengan China menjadi semakin renggang. AS khawatir akan menjadi rentan apabila hanya mengandalkan China jadi pemasok bahan-bahan penting untuk teknologi energi bersih.

Pemerintahan Biden yakin bahwa Jepang juga dapat memproses dan menyuling mineral penting, selain China yang saat ini mendominasi dua hal tersebut.

Baca Juga: Meski AS Tak Mengakui ICC, Biden Setuju Penangkapan Putin atas Kejahatan Perang

Editor: Khomarul Hidayat