KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kursi strategis di badan usaha milik negara (BUMN) masih belum terisi definitif. Kondisi ini terlihat di beberapa perusahaan seperti Perumnas, Danareksa, Bahana, hingga Rajawali Nusindo yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) atau bahkan belum lengkap jajaran direksi dan komisarisnya.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria menegaskan kekosongan jabatan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah memilih berhati-hati karena sebagian besar BUMN yang masih lowong tengah menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait keuangan dan model bisnis.

“Kayak saya bilang. Ini lakukan secara comprehensive. Kita tidak mau tergesa-gesa. Rata-rata perusahaan yang masih kosong itu kita monitor, karena biasanya mereka menghadapi problem. Baik itu financial problem, maupun yang macam-macam,” ujarnya kepada wartawan di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga: Danareksa Tinggalkan Model Holding, Bertransformasi Jadi Pengelola Aset Nasional

Ia menjelaskan, proses penataan BUMN saat ini tidak sekadar mengisi jabatan, tetapi bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang mencakup konsolidasi hingga perubahan arah bisnis perusahaan.

Salah satu contohnya adalah Danareksa yang tengah dikembalikan ke fungsi awal sebagai perusahaan pengelola aset (asset management). Selama ini, Danareksa dinilai memiliki portofolio bisnis yang terlalu beragam.

“Misalkan Danareksa ini nanti tidak lagi menjadi holding yang saat ini gaduh-gaduh. Jadi mereka punya mulai dari karya, industrial estate, ini satu-satu akan dipisah. Jadi nanti Danareksa itu akan menjadi asset management, kembali ke khitahnya,” jelasnya.

Menurut Dony, proses pemisahan unit usaha dan konsolidasi ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Pemerintah juga tengah menggabungkan sejumlah entitas agar terbentuk perusahaan pengelola aset yang lebih kuat.

“Kalau tadinya kecil-kecil, sekarang kita satukan. Dan itu akan menjadi asset management yang nomor satu di Indonesia,” katanya.

Hal serupa juga terjadi di Perumnas yang masih menghadapi persoalan utang cukup besar. Kondisi ini membuat pemerintah perlu menata ulang model bisnis sebelum menetapkan manajemen definitif.

Baca Juga: Potensi Shortfall Penerimaan APBN Bisa Capai Rp 484 Triliun, Tekan Ruang Fiskal 2026

“Perumnas ini punya utang kurang lebih Rp 5,8 triliun. Nah problemnya adalah kami harus melakukan restrukturisasi yang komprehensif. Kami mesti meninjau kembali bisnis modelnya mereka apa,” ujarnya.

Dony menambahkan, pemerintah masih mengevaluasi apakah Perumnas akan difokuskan sebagai operator program perumahan pemerintah seperti target 3 juta rumah, atau kembali menjadi perusahaan komersial.

Di sisi lain, restrukturisasi juga menyasar BUMN karya yang mulai melepas anak usaha non-inti. Aset-aset tersebut nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam ekosistem baru, termasuk ke Danareksa setelah transformasi selesai.

Meski proses ini membuat sejumlah posisi strategis belum terisi, Dony memastikan langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh, bukan karena faktor administratif seperti menunggu persetujuan tertentu.

“Jadi satu-satu memang takes time. Tapi kita inginnya sekali ini transformasi BUMN itu kita lakukan dengan proper,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi dan konsolidasi BUMN dapat rampung tahun ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: H-1 Batas Waktu , Hampir 3 Juta Wajib Pajak Masih Absen Lapor Pajak

“Pak Presiden kan berharap tahun ini selesai seluruh daripada proses restrukturisasi dan juga konsolidasi. Makanya kalau dilihat saya kerjanya terus, karena memang mengejar target untuk kita selesaikan,” kata Dony.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News