KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kabarnya akan segera digantikan orang baru. Dari rumor yang beredar akan diisi Bimo Wijayanto. Saat ini Dirjen Pajak dijabat Suryo Utomo.

Bimo merupakan mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus eks Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves.

Direktur Eksekutif Center of Economic and law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira membeberkan, terdapat sejumlah PR yang harus dikerjakan Ditjen Pajak yang baru untuk memperbaiki sistem kinerja perpajakan ke depan.

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Pertama, memperbaiki data wajib pajak agar sinkron dengan data yang dimiliki direktorat jenderal pajak hasil tax amnesty jilid I dan II serta Automatic Exchange of Information (AEOI).

Baca Juga: Kursi Dirjen Pajak Kemenkeu Dikabarkan Bakal Diisi Orang Baru

Kedua, tidak menjalankan tax amnesty dan memilih melakukan pengejaran kebocoran pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan non-SDA.

Ketiga, mulai mendorong inisiatif wealth tax atau pajak kekayaan terhadap 2% total aset bersih high nett worth individual.

Keempat, menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan. Kelima, mengejar celah kebocoran pajak di sektor digital.

Keenam, memperkuat kerjasama perpajakan dalam konteks G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ketujuh, memberantas praktik suap dan korupsi petugas pajak.

Meski demikian, Menurut Bhima dari latar belakang Bimo pernah menjabat posisi strategis di Kemenko Marves, maka kemungkinan kuat akan ada indikasi mendorong tax amnesty jilid III.

Baca Juga: BNI Dukung Transformasi Pajak Digital lewat Kolaborasi dengan Dirjen Pajak

“(Tax Amnesty jilid III) yang sebenarnya berdampak negatif kepada kepatuhan pajak,” tutur Bhima kepada Kontan, Minggu (18/2).

Selain itu, ia juga menyoroti terkait kekhawatirannya bahwa apabila Bimo menjabat sebagai Ditjen Pajak, akan muncul dorongan untuk segera menerapkan kebijakan terkait family office, mengingat latar belakangnya yang pernah bekerja di Kemenko Marves, yang kala itu salah satu kementerian yang mendorong diimplementasikannya kebijakan family office. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News