JAKARTA. Setelah publik disuguhkan drama dari istana tentang komposisi kabinet pemerintahan baru, pekan ini perhatian publik akan tertuju ke parlemen. Pasalnya, DPR akan segera membentuk komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diharapkan bisa rampung pekan ini.

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto bilang, pekan ini DPR akan menyelesaikan pembentukan komisi dan AKD karena nomenklatur alias penamaan kementerian baru yang diajukan pemerintah sudah dibahas bersama DPR. "Menteri pun sudah dilantik," ujarnya, Senin (27/10).

Pembentukan komisi ini diprediksi akan berjalan sengit, terutama untuk memilih tampuk pimpinan komisi dan AKD. Koalisi Merah Putih (KMP) yang berisi partai oposisi pemerintah melawan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai partai pendukung pemerintah, sama-sama mengincar komisi strategis dengan beragam pertimbangan.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengungkap bahwa KIH telah meminta lima posisi pimpinan, yaitu pimpinan empat komisi seperti Komisi III, VI, VII, dan XI dan satu AKD yang masih dirahasiakan.

Ia mengungkapkan, saat ini KMP sedang mempertimbangkan permintaan KIH tersebut. KMP tampaknya sudah mulai melunak dengan mengakomodasi permintaan posisi ketua komisi dan mekanisme penentuan pimpinan komisi dengan cara musyawarah mufakat.

Anggota Fraksi Gerinda, Ahmad Riza Patria menuturkan bahwa DPR akan segera mulai bekerja dan di mulai dengan pembentukan komisi di parlemen.

Sebelumnya, KMP ingin menyapu bersih seluruh posisi ketua komisi. Fraksi Golkar akan mendapatkan tiga komisi. Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra mendapatkan dua komisi. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan satu komisi. 

Riza mengaku Partai Gerindra sendiri telah mengincar posisi ketua Komisi IV bidang Pertanian dan Komisi VII bidang Energi. Anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menuturkan partainya hingga kini masih terus melobi partai-partai anggota KMP guna mendapatkan komisi yang strategis di DPR. 

Ia berpendapat pada prinsipnya PDIP ingin melihat kepemimpinan yang ideal di setiap alat kelengkapan dewan. "Untuk itu kami melakukan lobi dengan semua pihak agak mendapatkan komposisi yang ideal. KMP dan KIH supaya seimbang agar tak ganggu pemerintahan," jelas Hendrawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto