JAKARTA. Pengamat Perminyakan, Kurtubi, menyatakan, kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan efektif. Itu sebabnya, ia lebih setuju kalau subsidi BBM dihapus dan diganti dengan kenaikan harga Premium. Menurut dia hal itu lebih baik ketimbang pembatasan yang akan diberlakukan seusai perayaan Idul Fitri.Ada dua solusi yang diberikan Kurtubi. Pertama, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Untuk jangka pendek, Kurtubi menyarankan kenaikan harga premium sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500. Tapi, sambungnya, pemerintah harus menjelaskan secara transparan kalau dana yang dilakukan dalam rangka penghematan itu akan dikembalikan ke rakyat. Misalnya, uang penghematan itu dikembalikan untuk membuat infrastruktur transportasi atau beli bis kota, lokomotif kereta, dan pembuatan jalan baru.“Tapi, syaratnya pemerintah harus jujur dan transaparan kepada rakyat. Itu salah satu solusinya,” ujar Kurtubi dalam diskusi DPD tentang Mengurai Masalah Subsidi BBM, Jumat (1/7).Sedangkan untuk jangka panjang, lanjutnya, ia menghimbau agar pemerintah segera membangun infrastruktur gas dalam negeri. Sebab, menurutnya, dengan adanya pengolahan gas secara berkala bisa berdampak pada kemakmuran masayarak hingga 50 tahun mendatang. Apalagi, cadangan gas indonesia itu enam kali lipat besar dibanding minyak mentah.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kurtubi: Daripada membatasi subsidi, lebih baik naikkan harga Premium
JAKARTA. Pengamat Perminyakan, Kurtubi, menyatakan, kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan efektif. Itu sebabnya, ia lebih setuju kalau subsidi BBM dihapus dan diganti dengan kenaikan harga Premium. Menurut dia hal itu lebih baik ketimbang pembatasan yang akan diberlakukan seusai perayaan Idul Fitri.Ada dua solusi yang diberikan Kurtubi. Pertama, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Untuk jangka pendek, Kurtubi menyarankan kenaikan harga premium sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500. Tapi, sambungnya, pemerintah harus menjelaskan secara transparan kalau dana yang dilakukan dalam rangka penghematan itu akan dikembalikan ke rakyat. Misalnya, uang penghematan itu dikembalikan untuk membuat infrastruktur transportasi atau beli bis kota, lokomotif kereta, dan pembuatan jalan baru.“Tapi, syaratnya pemerintah harus jujur dan transaparan kepada rakyat. Itu salah satu solusinya,” ujar Kurtubi dalam diskusi DPD tentang Mengurai Masalah Subsidi BBM, Jumat (1/7).Sedangkan untuk jangka panjang, lanjutnya, ia menghimbau agar pemerintah segera membangun infrastruktur gas dalam negeri. Sebab, menurutnya, dengan adanya pengolahan gas secara berkala bisa berdampak pada kemakmuran masayarak hingga 50 tahun mendatang. Apalagi, cadangan gas indonesia itu enam kali lipat besar dibanding minyak mentah.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News