JAKARTA. Pemerintah telah melakukan pengawasan barang beredar dan menemukan 215 produk yang terindikasi melanggar ketentuan standarisasi yang ditentukan.

Tapi dari jumlah temuan tersebut, 82 produk diantaranya masih dalam proses pengujian. Keterbatasan laboratorium pengujian yang dimiliki pemerintah membuat proses pengujian berlangsung lambat.

Direktur pengembangan Mutu Barang Kementerian Perdagangan, Chandrini Mestika mengatakan rata-rata antrian untuk melakukan pengujian berlangsung sekitar dua bulan dan hal ini dianggap cukup lama karena keterbatasan jumlah laboratorium.

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

"Jumlah alatnya terbatas dan kemampuan uji dari sejumlah laboratorium SNI yang dikelola swasta," katanya, Jumat (7/11).

Menurutnya imbas dari lambatnya pengujian produk hasil pengawasan adalah keterlambatan proses penindakan bagi perusahaan yang produknya terbukti melanggar SNI.

Pasalnya, syarat menindak barang beredar yang tak sesuai SNI adalah menunjukkan barang bukti produk dan hasil pengujian laboratorium. Lambannya proses pengujian sering kali membuat barang beredar sudah hilang di pasaran setelah hasil laboratorium ini selesai sehingga sulit ditindak.

"Ada beberapa barang/produk yang memang pengujiannya lama, seperti produk listrik yang standar pengujiannya bisa sampai tiga bulan," ujarnya.

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemdag, Widodo menambahkan laboratorium pengujian harus diperbanyak. Usaha ini salah satunya adalah menginventarisasi laboratorium milik perguruan tinggi yang sudah terakreditasi agar bisa digunakan, terutama untuk melakukan pengujian SNI wajib.

"Masih minim laboratorium yang ada, seperti produk sepeda yang sudah diberlakukan SNI wajib tapi lembaga sertifikasi SNI baru dua laboratorium," katanya.

Dia bilang Idealnya setiap barang ada lima laboratorium. Namun, saat ini hanya ada 16 laboratorium yang harus menguji ratusan produk yang masuk kategori SNI wajib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News