KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Komisi II DPR RI meminta anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dipangkas. Hal itu berdasarkan penyampaian kebutuhan anggaran Pemilu pada tahun 2024 sebesar Rp 86 triliun.

Selain itu, ada pula kebutuhan anggaran Rp 26 triliun untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Kita harus sama-sama menyadari bahwa situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi memang sulit dan bahkan ini juga menjadi salah satu fokus perhatian dari publik terkait dengan soal anggaran ini tadi. Jadi, tentu efisiensi ini menjadi penting," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat rapat, Kamis (16/9).

Meski begitu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyadari bahwa beban kerja dan kerumitan pemilu 2024 sangatlah tinggi. Pemilu diselenggarakan untuk pertama kalinya secara serentak.

Baca Juga: Mendagri minta pemilu 2024 dilaksanakan April atau Mei, kampanye dipersingkat

Selain itu, ada beberapa daerah yang memang anggarannya tidak bisa diutak-atik. Untuk itu Saan menuntut kreativitas dari para penyelenggara Pemilu untuk menciptakan efisiensi. “Nah, kita memahami tadi beban kerja penyelenggara pasti akan berat dan tingkat kerumitan pemilu juga akan berat," terangnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu perlu menciptakan kreativitas lebih di masa extra ordinary saat ini. Terutama yang dimaksud olehnya dalam hal efisiensi anggaran.

Ia menerangkan, pada rapat sebelumnya antara Komisi II, penyelenggara Pemilu dengan Banggar telah disepakati perihal pengetatan anggaran. Pihak Banggar pun meminta dengan sangat supaya anggaran atau honor KPPS itu lebih diminimalkan.

"Jadi kita tidak bicara UMR. Kalau UMR kan setiap daerah berbeda-beda UMR-nya. Nah ini tolong diperhatikan kepada KPU dan penyelenggara yang lain,” ungkapnya.

Saat ini, pemerintah bersama DPR masih menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Hal itu akan berdampak pada dimulainya tahapan Pemilu dan tambahan anggaran 2022 mendatang.

Selanjutnya: Perlindungan program Jamsostek untuk non ASN dan pekerja rentan jadi prioritas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli