BATANG. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), perusahaan yang membangun PLTU Jawa Tengah 2 x 1000 MW, menyampaikan bahwa persiapan konstruksi fisik proyek tersebut telah mencapai 90%. Saat ini proses pengadaan lahan seluas 226 hektare telah tuntas dan areal lokasi PLTU sudah mulai dibersihkan dan diratakan untuk kesiapan proses konstruksi.

Presiden Direktur BPI Mohammad Effendi mengatakan, persiapan untuk proses konstruksi terus dilakukan. Perusahaan berharap pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 1000 MW ini dapat selesai tepat waktu, yakni pada tahun 2020.

“Setelah pembebasan lahan tuntas, proses konstruksi akan segera kami lakukan. Besarnya dukungan pemerintah terhadap proyek ini menunjukkan bahwa PLTU Jawa Tengah memiliki nilai strategis bagi ekonomi nasional,” kata Muhammad Effendi, Rabu (24/2).

Review Krom Bank Buktikan Rating Tinggi berkat Bunga Kompetitif untuk Investasi

Effendi mengatakan, proyek PLTU ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia bagi pembangunan. Apalagi  seiring dengan populasi yang terus bertambah kebutuhan energi akan semakin besar.

Melalui pembangunan PLTU Jawa Tengah diharapkan kebutuhan listrik nasional yang tumbuh sekitar 8% per tahun dapat terpenuhi.

“Dengan komitmen dan dukungan dari pemegang saham dan pemerintah, BPI optimis pembangunan PLTU ini akan menjadi bagian dari solusi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi,” tambahnya.

Sementara itu, sebagai bagian dari komitmen sosial kepada masyarakat dalam rangka proyek pembangunan PLTU Jawa Tengah, hari ini, BPI kembali melaksanakan penyaluran program kompensasi sosial kepada lebih dari 700 petani terdampak di sekitar area PLTU. Kegiatan ini bertempat di kantor Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Dana tersebut disalurkan sambil BPI menyiapkan lahan pengganti, pekerjaan pengganti dan kemampuan kewirausahaan  yang masih dalam proses persiapan. Program tersebut diperuntukkan bagi para buruh tani dan petani penggarap yang berasal dari tiga desa terdampak, yaitu Desa Ujungnegoro, Desa Ponowareng dan Desa Karanggeneng.

Besaran nilai yang diberikan sebagai kompensasi sosial telah dihitung dengan rata-rata luas lahan garapan, jumlah kali tanam, panen dan produksi rata-rata per tahun yang ditentukan melalui SK Bupati Batang. Dari pertimbangan tersebut, mereka akan menerima dana kompensasi Rp 375.000 untuk petani terdampak, dan Rp 450.000 untuk buruh tani yang terdampak.

"Perlu kami sampaikan, kepada petani dan buruh tani terdampak, BPI memberikan kompensasi sosial sebagai solusi jangka pendek. Sebagai solusi jangka panjang, sedang disiapkan lahan garapan pengganti untuk petani penggarap yang terdampak dan kami juga menawarkan alternatif pekerjaan pengganti," jelas Effendi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News