Lahan Mangkrak BUMN Diusulkan Jadi Rusun untuk Masyarakat



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan usulan strategis kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan aset-aset tanah mangkrak. Aset-aset tersebut diusulkan untuk dibangun menjadi perumahan rakyat, guna menjawab kebutuhan hunian layak di kota-kota besar.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PKP saat berkunjung ke lahan milik Angkasa Pura di kawasan Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2026).

"Kalau saran saya Pak Doni udahlah aset-aset BUMN yang di kota-kota kita sebagian kerjasamakan, tetap punya BUMN kita bangunin rumah buat rakyat seperti ini," ujar Ara di Jakarta Pusat.


Menteri Maruarar menegaskan bahwa Kementerian PKP siap menjadi pihak fasilitator dalam proses pembangunan perumahan tersebut.

Baca Juga: Prabowo Tiba di Jepang, Kunjungan Resmi Perdana Sebagai Presiden RI

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah rakyat ini. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

"Dan kita juga akan mengoptimalkan seluruh aset-aset daripada BUMN yang lebih bermanfaat tentu untuk masyarakat Indonesia," ucap Dony.

Dony menambahkan bahwa saat ini BUMN tengah menelisik lebih detail aset-aset yang mangkrak, dengan tujuan membangun perumahan rakyat.

"Dan kami sedang me-mapping juga di beberapa daerah lainnya, di beberapa kota, untuk juga akan kita bangun dengan skema yang sama. Yang tentu kita harapkan ini akan menyelesaikan persoalan kita mengenai hunian yang layak bagi saudara-saudara kita," tandasnya.

Lahan Angkasa Pura Jadi Prioritas Pembangunan Rusun

Lahan milik Angkasa Pura yang menjadi lokasi kunjungan Menteri PKP rencananya akan dibangun rumah susun (rusun). Targetnya adalah masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga bantaran rel kereta kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Perpanjangan Batas Waktu SPT Tahunan, Apakah Efektif Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak?

Pembangunan rusun di lahan ini dijadwalkan mulai pada bulan Mei 2026. Skema pembangunan melibatkan beberapa pihak, antara lain:

  • Perum Perumnas, yang akan membangun 1.000 unit dalam dua tower dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

  • Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, yang siap membangun sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.

"Kita harapkan kita akan putuskan dan groundbreaking kita harapkan bulan Mei akan kita mulai karena kita butuh kecepatan untuk menyediakan rumah-rumah ini bagi saudara-saudara kita. Dan tentu nanti skemanya kita akan buat seefisien mungkin, secepat mungkin, dan tentu juga seaman mungkin buat saudara-saudara kita," ujar Dony.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News