KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan penurunan ekonomi global, Badan Layanan Umum (BLU) berhasil mencatat pertumbuhan yang menggembirakan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, di tahun 2020, pendapatan BLU mampu mencapai Rp 69,6 triliun, lebih tinggi dari target yang dipatok Rp 50 triliun.

“Atau capaian ini 139% lebih dari target dan meningkat signifikan 40,2% yoy jika dibandingkan capiaan 2019 yang sebesar Rp 48,8 triliun. Berhasil naik meski pendaptaan negara turun signifikan sekitar 16%,” ujar Hadiyanto, Jumat (19/3).

Baca Juga: Wanti-wanti anak buah, Sri Mulyani: Jangan punya budaya amburadul!

Hadiyanto bilang, peningkatan penerimaan BLU tersebut tak lepas dari upaya kebijakan dan terobosan yang dilakukan oleh BLU dan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis.

Ini juga tak lepas dari sinergi LU dan kerja sama yang solid, antara lain lewat refocusing anggaran, transfer kas BLU, dan simplifikasi 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang BLU yang kemudian dirangkum menjadi 1 PMK saja.

“Dengan simplifikasi ini, diharapkan mempermudah pemahaman stakeholders dan bisa menjadi pedoman yang jelas,” tambah Hadiyanto.

Di tahun 2021, Hadiyanto masih melihat adanya tantangan. Untuk itu, BLU dituntut bisa mengambil langkah-langkah luar biasa (extraordinary) di bidang masing-masing sehingga bisa menjadi kekuatan dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Selama pandemi masih berlangsung, BLU dituntut bisa memberi ekstra effort dan inovasi untuk penanganan Covid-19 dan juga didorong pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif link and match dengan kebutuhan industri dan optimalisasi aset.

Baca Juga: Terkena realokasi dan penghematan anggaran 2021, Kemenhub akan maksimalkan LPI

Pun, BLU juga dituntut untuk mengembangkan digitalisasi layanan lewat economic sharing, baik e-rekam media untuk kesehatan, virtual account (VA), markteplaces, serta pembayaran dengan QR Code.

Langkah luar biasa ini harus fokus pada layanan masyarakat, karena sesuai dengan arahan pemerintah, pengelolaan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas layanan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto