KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan cuma sampai Surabaya, kabarnya kajian bakal dilakukan hingga Banyuwangi. Hal ini menuai sorotan di tengah persoalan penyelesaian utang proyek Jakarta-Bandung (Whoosh) yang masih berlangsung. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pengembangan kereta cepat hingga Surabaya sebenarnya memiliki dasar yang cukup masuk akal dari perspektif kebutuhan transportasi. Mengingat, jalur ini merupakan nadi utama mobilitas di Pulau Jawa.
"Koridor Jakarta–Surabaya merupakan salah satu jalur mobilitas paling padat di Indonesia, baik untuk perjalanan bisnis, pemerintahan, maupun aktivitas ekonomi antarkota besar di Pulau Jawa," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dapat Lampu Hijau, DPR Pertanyakan Urgensinya Menurutnya, peningkatan konektivitas melalui kereta cepat berpotensi meningkatkan efisiensi perjalanan dan mendukung integrasi ekonomi di sepanjang koridor tersebut. Ia menilai rute ini bahkan lebih potensial dibandingkan rute Jakarta–Bandung yang relatif pendek. Namun demikian, Yusuf mengingatkan, urgensi proyek ini tetap perlu dilihat secara hati-hati. Investasi kereta cepat membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari sisi konstruksi, pembebasan lahan, hingga teknologi yang digunakan. "Dengan keterbatasan sumber daya fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah investasi sebesar itu merupakan prioritas paling mendesak saat ini," tuturnya.
Baca Juga: Diketuai AHY, Pemerintah Akan Bentuk Komite Nasional Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Yusuf menambahkan, dari perspektif pembangunan nasional, dana jumbo tersebut sebenarnya bisa dialokasikan untuk memperluas jaringan rel kereta api di luar Jawa, seperti di Sumatra, Kalimantan, atau Sulawesi. Menurutnya, opsi tersebut lebih layak dipertimbangkan demi pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel.
Selain masalah pemerataan, Yusuf menyoroti pelajaran penting dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung terkait risiko pembiayaan. Meski awalnya dirancang sebagai proyek business to business (B2B), pada perjalanannya proyek tersebut tetap memerlukan dukungan pemerintah saat terjadi pembengkakan biaya (cost overrun). "Kondisi ini menunjukkan adanya potensi contingent risk terhadap APBN, yaitu risiko fiskal yang mungkin muncul di masa depan apabila proyek menghadapi kendala finansial. Jika proyek kereta cepat diperluas hingga Surabaya dengan skala yang jauh lebih besar, maka potensi risiko tersebut tentu perlu diantisipasi sejak awal," pungkasnya.
Baca Juga: Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Skema Bayar Utang Whoosh Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
