KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan nakal yang tidak memenuhi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani, mengatakan, dari hasil asesmen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) terdapat 111 perusahaan eksportir yang belum memenuhi ketentuan DHE SDA.

Dari 111 perusahaan tersebut, sebanyak 43 perusahaan sudah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, masih ada 69 perusahaan yang hingga saat ini mendapatkan sanksi berupa pemblokiran layanan ekspornya.

Baca Juga: Cadangan Devisa RI Meningkat menjadi US$ 145,4 Miliar per Juli 2024

"Masih ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya sampai saat ini kami blokir kegiatan usahanya," ujar Askolani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Selasa (13/8).

Askolani melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan BI untuk mengimplementasikan aturan DHE SDA untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia.

Sebagai informasi, pemerintah resmi mewajibkan para eksportir menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Baca Juga: Mantap! Cadangan Devisa Indonesia di Juni 2024 Naik Jadi US$ 140,2 Miliar

Sementara dalam aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur sanksi bagi eksportir yang melanggar kewajiban DHE SDA pada PP 36/2023.

Editor: Noverius Laoli