KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada 2 perusahaan asuransi umum terkait pelanggaran ketentuan pemasaran produk kredit dan suretyship.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pemberian sanksi itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PPDP.

"OJK mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada perusahaan asuransi umum yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap memasarkan asuransi kredit dan suretyship. Saat ini, 2 perusahaan asuransi umum telah dikenakan sanksi," ucapnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Kamis (4/9/2025).

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Baca Juga: OJK: 109 Perusahaan Perasuransian Sudah Penuhi Ketentuan Ekuitas Minimum

Asal tahu saja, OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk menerapkan sejumlah ketentuan dalam memasarkan produk asuransi kredit dan suretyship. Adapun kewajiban pemasaran tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.05/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, serta Produk Suretyship atau Suretyship Syariah (POJK 20/2023). Berbagai ketentuan yang tertuang dalam POJK itu berlaku pada 13 Desember 2024.

Ogi menambahkan OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap implementasi POJK 20 Tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan asuransi umum untuk memenuhi sejumlah ketentuan dalam memasarkan produk asuransi kredit dan suretyship. Salah satu ketentuannya, yakni memiliki ekuitas minimum Rp 250 miliar, serta rasio likuiditas minimal 150%. 

"OJK juga akan memantau kesesuaian produk, termasuk kewajiban persetujuan atas penyesuaian produk," ungkapnya.

Ogi menyampaikan OJK akan menjatuhkan larangan pemasaran bagi perusahaan yang tidak melakukan penyesuaian. Hal itu dilakukan guna menjaga industri tetap sehat, prudent, dan melindungi konsumen. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News