JAKARTA. Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, ingin mempercepat implementasi sembilan program nyata yang dijanjikannya bersama Jusuf Kalla atau yang dikenal sebagai
Nawa Cita. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Tim Transisi. "Tim ini mempercepat perwujudan sembilan program nyata atau
Nawa Cita," ujar salah satu Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Andi mengatakan, tim tersebut memiliki lima anggota. Satu orang menjabat sebagai ketua, empat lainnya menjadi deputi. Deputi mengurus beragam sektor, mulai dari pertahanan, keamanan, luar negeri, kesejahteraan rakyat, energi, hingga pembentukan kabinet. Masing-masing deputi, ujar Andi, mempunyai kelompok kerja (pokja). Kelompok itulah yang bertugas mengidentifikasi persoalan di berbagai sektor serta memetakan solusinya demi percepatan janji-janji dalam Pemilu Presiden 2014.
"Pokja itu isinya kombinasi antara akademisi, pelaku di bidang masing-masing, politisi partai politik, juga ada dari mantan birokrat," lanjut Andi. Kendati demikian, Andi mengakui bahwa tim tersebut belum efektif. Saat ini, kelompok kerja di bawah deputi belum terbentuk. Dia memprediksi pokja deputi tim transisi tersebut akan rampung dalam satu atau dua minggu ke depan. Rumah transisi Pada hari ini, Senin (4/8), Jokowi meresmikan Rumah Transisi di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Transisi memiliki fungsi mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan SBY-Boediono ke pemerintahan Jokowi-JK, termasuk komposisi kabinet. Dengan pembentukan Tim Transisi, Jokowi menginginkan proses transisi kekuasaan dari SBY kepada dirinya berjalan mulus. Adapun berikut inti dari sembilan program Nawa Cita yang diusung Jokowi-JK: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. (Fabian Januarius Kuwado) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
