KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lapangan kerja Indonesia kian didominasi oleh sektor informal. Aliansi Ekonom Indonesia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi katalis negatif penghambat pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan data BPS, dari sekitar 14 juta lapangan pekerjaan baru yang tercipta pada periode 2018–2024, sebanyak 80% di antaranya adalah sektor berbasis rumah tangga. Dominasi lapangan kerja sektor informal ini diikuti oleh upah di bawah rata-rata nasional dan absensi jaminan sosial serta kepastian keberlanjutan status pekerjaan. 

Dalam situasi tersebut, Aliansi menilai ada urgensitas tinggi soal perluasan sektor kerja formal. Dengan sektor formal yang hanya mencakup 50% dari total pasar tenaga kerja, ekonomi Indonesia dinilai tak bakal mampu melaju dan tumbuh optimal. 

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

Apalagi, di sektor formal pun 25% pekerja pemerintah dan 31% pekerja swasta juga belum memiliki asuransi kesehatan. 

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Risiko Utang Swasta di Tengah Kenaikan Kewajiban Neto PII Indonesia

Anggota Aliansi Ekonom Indonesia Yose Rizal menjelaskan, permasalahan ini perlu dibenahi dari dua sisi, baik supply, dalam hal ini tenaga kerja berkualitas, maupun demand, yakni lapangan kerja. 

Khusus dari sisi demand, ia bilang memang ada pergeseran pola investasi di Indonesia. Gara-gara itu, meski nilai investasi terus meningkat, penciptaan lapangan kerja tetap minim. 

Ia mencontohkan bahwa investasi Rp 1 triliun bisa menciptakan sekitar 3.600–3.800 lapangan kerja pada tahun 2015. Namun sejak dua tahun terakhir, angkanya turun menjadi 1.200 lapangan kerja karena investasi didominasi sektor padat modal. 

Maka dari itu, ia mendorong insentif pada sektor-sektor padat karya yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja. “Selama 20 tahun belakangan kita terbuai dengan ambisi pada industri-industri dengan teknologi canggih dan berkarakteristik padat modal. Padahal, di Indonesia masih punya tenaga kerja yang cukup banyak dan perlu pekerjaan berkualitas,” kata Yose dalam konferensi pers, Selasa (9/9/2025). 

Selain itu, Aliansi juga menyoroti dominasi penugasan TNI dan Polri pada ranah sipil, misalnya pada penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan distribusi pangan. Hal ini berisiko menggusur peran sektor swasta dan aktivitas usaha lokal. Dus, pada gilirannya mematikan penciptaan lapangan kerja lokal. 

Dari sisi supply, Anggota Aliansi Ekonom Indonesia Riswandi menyebut kualitas tenaga kerja Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan pelatihan pekerja. 

“Untuk meningkatkan kualitas di sektor formal, maka pemerintah tentu harus fokus meningkatkan mutu pendidikan vokasi sekaligus mendorong program pelatihan pasca pendidikan,” ujar Riswandi dalam kesempatan yang sama. 

Di samping itu, ia menekankan pentingnya penguatan regulasi dari sektor-sektor penghasil lapangan kerja. Pun, posisi serikat-serikat pekerja perlu diperkuat untuk menjamin tingkat kesejahteraan oleh para pekerja sendiri.

Baca Juga: Dirikan Anak Usaha Baru, Begini Rekomendasi Saham Indika Energy (INDY)

Selanjutnya: Waskita Karya (WSKT) Garap Proyek Tambak Budidaya Ikan Nila Salin Senilai Rp 238,86 M

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (10/9) Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News