KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang PT Minarak Lapindo Jaya atau Lapindo ke pemerintah masih belum beres. Perusahaan ini baru membayar utang Rp 5 miliar, dari total dana talangan pemerintah yang sebanyak Rp 773,382 miliar belum termasuk bunga 4% per tahun.

Jumlah pembayaran utang tersebut tidak kunjung bertambah, padahal tenggat waktu pembayaran utang Lapindo sudah lewat yakni pada 10 Juli 2019 silam.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah telah menagih utang Lapindo dengan melayangkan tagihan pertama yang dilakukan dari tiga tahap prosedur penagihan.

Baca Juga: Utang Minarak Lapindo dan Lapindo Brantas masih Rp 773 miliar, belum termasuk bunga

"Yang jelas mereka berusaha terus itu. Tapi kalau yang kalian harapkan pembayaran, saya jawab belum ada," kata Isa di kantor DJKN, Jumat (18/10).

Isa menegaskan jika Lapindo tidak juga melunasi utangnya kepada pemerintah maka akan dilakukan pemaksaan hingga pencegahan ke luar negeri.

"Ya ada cara-cara yang lain macam-macam, ada kalau kita serahkan panitia urusan piutang, ada paksa badan, ada pencegahan ke luar negeri dan sebagainya, masih jauhlah itu. Jangan diharapkan dalam waktu dekat," kata Isa.

Di sisi lain, sejak tahun 2015 hingga saat ini, Lapindo telah mengeluarkan jaminan lewat sertifikasi tahan seluas 46 hektare. Namun, Isa menyebut masih banyak tanah yang belum tersertifikasi.

Baca Juga: Pemerintah Tolak Klaim Biaya Operasional yang Diajukan Lapindo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat