JAKARTA. Perbankan Indonesia mengaku menghadapi kendala dalam proses pelaporan data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, DJP meminta data tambahan seperti Debtor Identity Number (DIN) dan nomor 14 digit kartu kredit. Alhasil, bank tidak tepat waktu melaporkan kelengkapan data. Misalnya, DIN adalah nomor unik debitur yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI), maka bank memerlukan waktu untuk perolehan data. Sedangkan dalam proses pelaporan 14 digit kartu kredit bank harus menyusun angka agar tidak semua nomor terlaporkan. Kepala Divisi Kartu Kredit PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso mengaku, pihaknya telah melaporkan data kartu kredit ke DJP. Namun permintaan data tambahan membuat BCA meminta kelonggaran waktu untuk pelaporan data lengkap. “Kami menargetkan pelaporan data kartu kredit lengkap di akhir bulan Juni 2016,” katanya, kepada KONTAN, Rabu (8/6).
Lapor kartu kredit, bank minta tambahan waktu
JAKARTA. Perbankan Indonesia mengaku menghadapi kendala dalam proses pelaporan data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, DJP meminta data tambahan seperti Debtor Identity Number (DIN) dan nomor 14 digit kartu kredit. Alhasil, bank tidak tepat waktu melaporkan kelengkapan data. Misalnya, DIN adalah nomor unik debitur yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI), maka bank memerlukan waktu untuk perolehan data. Sedangkan dalam proses pelaporan 14 digit kartu kredit bank harus menyusun angka agar tidak semua nomor terlaporkan. Kepala Divisi Kartu Kredit PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso mengaku, pihaknya telah melaporkan data kartu kredit ke DJP. Namun permintaan data tambahan membuat BCA meminta kelonggaran waktu untuk pelaporan data lengkap. “Kami menargetkan pelaporan data kartu kredit lengkap di akhir bulan Juni 2016,” katanya, kepada KONTAN, Rabu (8/6).
