JAKARTA. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, melaporkan dugaan korupsi pengelolaan Kebon Binatang Surabaya (KBS) ke KPK, Jakarta, sejak Senin 20 Januari 2014 lalu. Lalu, bagaimana perkembangan laporan di lembaga pimpinan Abraham Samad itu saat ini? Juru bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, hingga saat ini laporan tersebut masih terus dilakukan penelaahan di bagian Pengaduan Masyarakat. Laporan tersebut belum naik ke tahap penyelidikan.
"Perkembangan pengaduan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait KBS masih ditelaah di bagian Dunmas," kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014). Laporan Risma itu bisa naik ke tahap penyelidikan bila ditemukan indikasi penyimpangan atau penyelewengan terkait pengelolaan KBS tersebut. Johan membantah bila kehadiran Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan di kantor KPK pada hari ini terkait laporan Risme itu. "Pihak Kementerian Kehutan hadir di sini untuk hasil kajian yang dilakukan Litbang KPK," jelas Johan. Dalam jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Zulkifli Hasan menyatakan kehadirannya di kantor KPK adalah untuk menindaklanjuti kajian-kajian KPK tentang pencegahan tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. "KPK yang sudah bekerja sama dengan kami Kemenhut untuk pencegahan itu mulai 2010. Jadi 2010 kajian sudah pernah ada, 2011, 2012, dan 2013 yang terakhir. Ini agar pengelolaan jadi baik, good governance. Tujuannya untuk mengurangi ekonomi berbiaya tinggi dan pada akhirnya mensejahterakan rakyat," kata Zulkifli. Risma melaporkan dugaan korupsi pengelolaan KBS ke KPK karena ia menduga ada permainan pengelolaan kebon binatang terbesar dengan modus penukaran satwa dan mobil. Tercatat 420 satwa hilang akibat permainan itu Ia mencontohkan, hilangnya Jalak Bali dan Komodo merugikan negara ratusan juta rupiah. Dugaan permainan pengelolaan KBS itu makin membuat tanda tanya setelah seekor singa Afrika mati terlilit kawat. Menanggapi laporan tersebut, Zulkifli menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. Namun, sepengetahuan Zulkifli, bahwa usia JBS sudah sekitar 100 tahun. Menurutnya, banyaknya satwa yang dipindahkan karena saat ini KBS sudah kelebihan populasi. Tujuannya, agar satwa-satwa itu bisa kawin dengan keluarga satwa lain dan mengurangi kelebihan populasi tersebut.
"Rekomendasinya harusnya separuh dipindah. Tetapi ini baru 100-an sampai 200-an satwa yang dipindah," ujarnya. Menurutnya, adanya pengurus sementara KBS dikarenakan pengurus sebelumnya terbilang buruk dalam mengelola. Meski begitu, lanjut Zulkifli, dirinya akan mengambil tindakan tegas bila benar adanya penyimpangan korupsi dalam pengelolaan KBS tersebut. "Kalau ada korupsi di situ, kita sikat," ujarnya. (Abdul Qodir) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
