JAKARTA. Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Nico Kanter meminta pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya bijih nikel. Ini terkait munculnya wacana relaksasi kebijakan impor mineral mentah karena harga komoditas anjlok.

“Walaupun harga nikel saat ini rendah karena lemahnya permintaan dari pasar China, namun pembangunan smelter nikel di Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak diberlakukan larangan ekspor bijih tersebut," terang Nico melalui pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Selasa (1/9).

Hal ini kata Nico menciptakan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan bagi Indonesia. Sementara itu di luar Indonesia telah terjadi banyak penutupan tambang nikel dengan skala kecil.

Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Perkuat Hubungan dengan Nasabah

Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat meciptakan posisi Indonesia yang kuat dalam pasar nikel global secara jangka panjang.

Nico menambahkan, pembangunan smelter nikel membutuhkan dana yang besar dan proses perencanaan yang panjang dan rinci.

“Untuk itu, investor membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk konsistensi kebijakan larangan ekspor bijih nikel dari Pemerintah. Apabila ada relaksasi, maka investasi yang telah maupun yang akan masuk akan hilang," tegasnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono mengatakan, masih akan mengevaluasi kebijakan larangan ekspor mineral mentah.

"Kita masih disuruh evaluasi," pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News