KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Legitimasi dan mandat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru berasal dari kebutuhan negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di sektor sumber daya alam. Hal ini sekaligus menunjukkan sikap nasionalisme yang dibangun oleh pemerintah saat ini untuk memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berharap DSI mampu berfungsi sebagai pusat kendali ekonomi nasional. Badan ini bertugas memastikan negara memiliki transparansi serta kendali penuh terhadap arus devisa komoditas strategis nasional. Menurutnya, kehadiran regulasi formal perlu didukung oleh tata kelola yang kredibel, transparan, serta dibangun oleh prinsip profesionalisme. Syarat tersebut akan membuat lembaga baru ini mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Baca Juga: DSI Jadi Instrumen Baru Pemerintah Awasi Ekspor Komoditas SDA

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Kehadiran DSI bisa dipahami sebagai instrumen koreksi struktural negara agar kekayaan alam tidak berhenti sebagai angka ekspor, tetapi benar-benar menjadi sumber penguatan fiskal, stabilitas moneter, dan pembiayaan pembangunan nasional,” ujar Ronny dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ronny menilai, setidaknya terdapat tiga indikator utama untuk mengukur efektivitas kinerja DSI sejak langkah awal dalam mentransformasi. Indikator tersebut mencakup peningkatan retensi devisa hasil ekspor di dalam negeri yang terukur, transparansi transaksi melalui integrasi data lintas lembaga, serta efisiensi ekonomi yang menjaga daya saing dunia usaha.

Keberadaan sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi dinilai memiliki potensi besar untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku ekspor komoditas, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing. Masalah pengawasan komoditas selama ini sering kali bertumpu pada fragmentasi data dan lemahnya koordinasi antar-instansi terkait.

 "Ketika data ekspor, kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan lalu lintas devisa berada dalam satu ekosistem yang terkoneksi, ruang manipulasi otomatis menyempit drastis," imbuhnya.

Sistem terintegrasi DSI, menurut Ronny, bisa menjadi game changer jika disertai insentif dan disinsentif yang tepat. Para eksportir pada dasarnya akan mengikuti struktur insentif ekonomi. Jika memarkir devisa di dalam negeri memberikan manfaat yang kompetitif, misalnya fleksibilitas penggunaan, insentif pajak tertentu, atau kepastian regulasi, maka kepatuhan akan meningkat.

Ronny menilai, DSI berpotensi menjadi salah satu intervensi struktural paling penting dalam satu dekade terakhir untuk memperkuat stabilitas rupiah. Hal ini mengingat Indonesia kerap menghadapi situasi surplus komoditas yang tinggi namun tekanan terhadap rupiah tetap berulang.

Nah, ketika negara melalui DSI berhasil meningkatkan kontrol terhadap arus devisa dari dari sektor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara, efeknya bukan hanya pada cadangan devisa namun juga pada kedalaman pasar valas domestik. Rupiah akan memiliki fondasi yang lebih kuat karena pasokan dollar di pasar domestik lebih stabil.

"Dengan mekanisme retensi devisa yang lebih kuat, negara memiliki bantalan likuiditas yang lebih besar untuk menjaga stabilitas kurs, membiayai impor strategis, dan meredam kepanikan pasar. Dalam bahasa sederhana, DSI bisa menjadi shock absorber baru bagi ekonomi Indonesia," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News