KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menyurati sejumlah menteri di Uni Eropa (UE). Hal itu dilakukan untuk menghadapi resolusi parlemen UE mengenai penghentian penggunaan minyak sawit sebagai campuran biodiesel

"Saya sudah kirim surat ke menteri-menteri di negeri Uni Eropa," ujar Retno, Kamis (1/2).

Retno mengungkapkan kekesalannya terhadap tindakan UE yang dianggap tidak adil terhadap minyak sawit Indonesia. Selain itu Retno juga mempertanyakan alasan resolusi tersebut bukan untuk melindungi produk serupa dari UE.

Tindakan pemerintah akan berubah terkait resolusi parlemen UE tersebut. Sebelumnya pemerintah Indonesia cenderung bertahan, namun kini pemerintah akan lebih menyerang.

"Sebelum mereka bicara,  kita bicara dengan agenda yang sudah di-setting, kita ambil satu elemen lain yaitu isu pengentasan kemiskinan dan isu Sustainable Development Goals (SDGs)," terang Retno.

Jika resolusi parlemen UE dilaksanakan bakal menekan penjualan crude palm oil (CPO) Indonesia. Sebab, mayoritas ekspor CPO ke UE saat ini digunakann untuk diolah sebagai biodiesel.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Sekjen GAPKI), Togar Sitanggang menyatakan,  biodiesel di UE selama ini mayoritas berasal dari minyak sawit. UE melakukan impor CPO untuk kemudian diproduksi menjadi biodiesel di sana. "Secara umum resolusi UE bisa menurunkan ekspor CPO," kata Togar.

Selain itu, resolusi parlemen UE juga bisa mulai dirasakan meski baru akan diterapkan pada tahun 2021. Togar bilang, resolusi tersebut bisa membuat UE mulai membiasakan diri mengurangi biodiesel berbahan minyak sawit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini