JAKARTA. Layanan kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Hal ini tak lepas dari kenyataan sebagian besar populasi BPR berada di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Joko Suyanto, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), BPR mulai banyak berdiri sejak Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 38 yang menjadi momentum berdirinya banyak BPR baru.

"Saat itu prioritas pendirian BPR memang banyak di Jawa dan Bali,” kata Joko saat dihubungi KONTAN, Selasa (21/10).

Oleh sebab itu, Joko mengimbau agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan insentif dalam bentuk apapun untuk merangsang pertumbuhan BPR di wilayah yang belum banyak terjangkau. “Terutama untuk wilayah Indonesia Timur. Ini penting agar terjadi pemerataan pertumbuhan BPR yang bisa membantu bergeraknya perekonomian sektor riil di daerah,” pungkas Joko.

Berdasarkan data OJK per Agustus 2014, jumlah kredit yang disalurkan oleh 1634 BPR di seluruh Indonesia mencapai Rp 66,26 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak  Rp 45,97 triliun atau 69,37% disalurkan di Pulau Jawa dan Bali.

Kondisi ini tak berbeda jauh dibandingkan pada bulan Agustus 2013 lalu. Kala itu, jumlah kredit yang disalurkan oleh 1635 BPR di seluruh Indonesia mencapai Rp 57,63 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak  Rp 39,32 triliun atau 68,22% disalurkan di Pulau Jawa dan Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan