KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diterapkan di 5 rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juli ini. Adapun kelima rumah sakit yang menjalani ujicoba perubahan KRIS yaitu berada di Sumatera (satu RS), Pulau Jawa (dua RS), Ambon (satu RS), dan Sulawesi Selatan (satu RS). Sedangkan kawasan Jabodetabek belum masuk ujicoba. Menurut Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien, meski ada uji coba tersebut, terkait penyesuaian iuran pelayanan KRIS masih dalam pembahasan. Tapi selama ujicoba, Mutaqqien bilang, biaya iuran tidak akan berubah.
Masih mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. "Selama uji coba belum ada perubahan. KRIS JKN ini untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keberlangsungan, dan mencapai prinsip ekuitas Program JKN," ucap Mutaqqien kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022). Dia menambahkan, "Rencana implementasi secara keseluruhan ditargetkan pada tahun 2024. Untuk bulan Juli direncanakan uji coba di 5 RS vertikal yang ada di bawah Kemenkes. Untuk desain dan aturan terkait uji coba sedang disiapkan Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan."
Baca Juga: Syarat dan Cara Mencairkan Sebagian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Namun untuk jadwal pelaksanaan ujicobanya, kata Muttaqien, masih dalam pertimbangan. Sebelumnya, pemerintah berencana mengujicobakan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Direktur Utama BPJS Kessehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR beberapa waktu lalu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebutkan telah menyepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS.
Baca Juga: BPJS Watch: Tingkatkan Kepesertaan dengan Pengawasan Ketenagakerjaan Berkualitas Kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, kepadatan ruang rawat inap, dan lain sebagainya.
Namun kata Ghufron, belum ada kriteria KRIS yang menyinggung sisi medis. Ghufron mengatakan program kelas rawat inap standar rencananya akan diberlakukan mulai Juli 2022. Program ini rencananya akan menghapuskan layanan kelas 1, 2, dan 3 dari BPJS Kesehatan menjadi satu. Namun begitu ia menyampaikan saat ini proses standarisasi kelas masih dalam perumusan konsep.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "
Lima RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN yang Bakal Hapus Kelas Iuran dan Layanan 1,2,3 BPJS Kesehatan" Penulis : Ade Miranti Karunia Editor : Aprillia Ika Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie