KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat layanan berkas pertanahan telah mencapai 8.058.650 berkas sepanjang tahun 2024. 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengklaim, ini merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2025 lalu.  

“Tahun 2015 sampai setidaknya tahun 2023, layanan maksimal hanya 6,6 juta. Tahun 2024, dari 8 juta itu paling banyak 3.740.908 layanan terkait informasi pertanahan,” ujar Nusron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12). 

Baca Juga: Nusron Wahid Buka-bukaan soal Polemik PSN PIK 2

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian ATR/BPN, informasi pertanahan yang banyak dicari masyarakat antara lain terkait siapa pemilik, berapa luas tanah, dan apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa ataupun konflik.

Selain itu, banyak masyarakat melakukan pengecekan Zona Nilai Tanah (ZNT). 

"Semua layanan tersebut dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 sebanyak Rp2,9 triliun," jelasnya. 

Di samping itu, Kementerian ATR/BPN turut meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara melalui HT Elektronik sejumlah Rp882,7 triliun. 

“Hak Tanggungan itu adalah sertipikat tanah yang diagunkan kemudian menjadikan tanggungan kepada beberapa keluarga dari tanah dan bangunan,” ungkap Nusron.

Baca Juga: Menteri ATR Pastikan Lahan untuk Program 3 Juta Rumah Siap Awal Tahun Depan

Lebih lanjut, Nusron menyebutkan beberapa layanan dengan berkas yang tinggi permohonannya, yakni pemeliharaan data; survei, pengukuran dan pemetaan; serta pendaftaran tanah pertama kali. 

Adapun berdasarkan daerah, berkas layanan terbanyak berasal dari 10 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Sumatra Selatan.

Selanjutnya: Inalum Targetkan Kuasai 48% Pasar Aluminium Domestik pada 2025

Menarik Dibaca: BSI Bidik 10 Juta Pengguna BYOND by BSI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto