KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sri Mulyani resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Setelah pelantikan, Sri Mulyani menerima memori jabatan yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Rabu (23/10).
Baca Juga: Ganti Menkes, DJSN optimistis ada perbaikan defisit BPJS Kesehatan “Lebih dari 80.000 pegawai Kemenkeu menyambut kembali sebagai Menteri Keuangan 2019-2024. Di kabinet baru ini kami seluruh jajaran Kemenkeu siap menerima arahan dan mengerjakan tugas dengan lebih baik untuk lima tahun ke depan,” ujar Hadiyanto. Menerima kembali mandat sebagai Menkeu, Sri Mulyani berharap agar jajaran pegawai Kemenkeu tak menganggap keberlanjutan ini sebagai rutinitas yang monoton.
Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap menteri baru bisa bantu Jokowi Sebab biar bagaimana pun, ini merupakan periode pemerintahan yang baru dengan visi dan misi yang baru pula sesuai janji Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. “Kemenkeu harus tetap miliki semangat dan sikap mental bahwa kita memasuki periode jabatan Presiden yang dipilih rakyat pada 2019 ini. Kita siapkan seluruh pemikiran, instrumen kebijakan, dan sumber daya dalam rangka mendukung program dan janji Presiden yang telah disampaikan ke masyarakat,” tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Terbitkan PMK, Kemenkeu antisipasi pelebaran defisit APBN 2019 Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa periode pemerintahan saat ini cukup kritikal untuk mempersiapkan Visi Indonesia Maju 2045. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan dan banyak ketidakpastian. “APBN dan kekayaan negara harus betul-betul mampu merespon masalah perekonomian dan bangsa kita. Itu tidak mudah terutama pada saat yang sama kondisi ekonomi global memberi tekanan yang tidak kecil pada keuangan negara kita,” tutur Sri Mulyani. Jajaran Kemenkeu diminta terus memikirkan dan mencari kebijakan alternatif untuk memperkuat dan melawan arus pelemahan ekonomi. Baik dari sisi instrumen pendapatan negara, belanja negara, hingga pembiayaan APBN. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto