KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menjajaki sejumlah bank komersial luar negeri dalam rangka mencari pendanaan atau pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman yang dimaksud, yaitu berupa pinjaman dalam bentuk tunai (cash loan).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan dan antisipasi risiko ketidaktersediaan instrumen utang pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman tunai. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam pidato penyampaian jawaban tanggapan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonom Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) saat rapat paripurna di DPR Kamis (31/5) lalu.

Optimalisasi pinjaman tunai, juga dilakukan, "Sebagai alternatif penerbitan surat berharga negara (SBN)," kata Sri Mulyani.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Scenaider Siahaan mengatakan, pinjaman tunai merupakan pinjaman yang diberikan bank komersial yang tidak dikaitkan dengan program atau proyek. Saat ini, pihaknya tengah menjajaki beberapa perbankan komersial luar negeri terkait hal ini.

Bank-bank yang dimaksud, di antaranya adalah bank komersial Eropa, Amerika Serikat, hingga Asia, terutama Jepang. Menurut Scenaider, banyak bank komersial luar negeri yang menawarkan cash loan. Makanya, "Itu akan kami eksekusi kalau semuanya bagus. Tahun ini," tandasnya. Sayangnya, Scenaider masih enggan menyebut berapa jumlahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada situasi seperti saat ini, penarikan cash loan lebih menguntungkan. Utamanya, lantaran bank-bank tersebut lebih stabil dan menawarkan bunga yang lebih murah. Sebab, perbankan tersebut tak bergantung pada kondisi pasar.

"Mereka sudah punya credit risk berapa, kemudian ratingnya. Sudah, segitu marginnya. Dia enggak peduli market jungkir balik," kata Scenaider.

Meski begitu, cash loan tersebut juga memiliki kekurangan. Utamanya, batas pinjaman yang diberikan.

Untuk diketahui, pembiayaan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini bersumber dari dua hal. Pertama, penerbitan SBN baik rupiah, maupun valas. Kedua, pinjaman baik pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek, maupun pinjaman dalam negeri.

Tahun ini sendiri, untuk membiayai defisit anggaran sebesar Rp 325,94 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah menargetkan pembiayaan dengan nominal yang sama. Jumlah itu terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp 399,22 triliun, berupa penerbitan SBN Rp 414,52 triliun dan penarikan pinjaman Rp 15,3 triliun.

Selain itu, target pembiayaan itu juga terdiri dari pembiayaan investas -Rp 59,73 triliun, pemberian pinjaman -Rp 3,67 triliun, kewajiban-kewajiban penjaminan Rp 1 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 300 miliar.

Tahun depan, dalam KEM-PPKF 2019, pemerintah menargetkan defisit anggaran yang lebih rendah yaitu 1,6%-1,9% dari PDB. Dengan demikian, target pembiayaan tahun depan juga sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia