JAKARTA. Jumat (7/7) pagi, sebanyak 52 petinggi perusahaan migas berkumpul di Ruang Salura Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tampak para petinggi dari Total EP Indonesie, ExxonMobil, Pertamina, Chevron dan Petronas. Meski bertajuk
Breakfast Meeting with Minister of Energy and Mineral Resources, Menteri ESDM Ignasius Jonan langsung berjualan 15 blok migas yang masa lelang sudah dibuka sejak Juni lalu. Pemerintah memang harus berupaya keras berjualan migas, karena sepinya peminat lelang. Ini terjadi sejak harga minyak jatuh hingga US$ 40 per barel pada tahun 2015. Saat itu, dari 8 blok migas yang dilelang tidak ada satupun perusahaan yang berminat. Begitu pula tahun 2016, dari 14 blok migas yang dilelang hanya 1 yang berminat.
Bersamaan harga minyak sedang babak-belur, pemerintah malah menerbitkan aturan
gross split sekaligus menawarkan 15 blok migas. Alhasil perusahaan migas semakin
jiper mengikuti lelang karena tidak ekonomis. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi M. Djuraid menjelaskan, pemerintah memiliki kesungguhan mendapatkan investasi migas. "Menteri ESDM berjualan langsung blok-blok baru," katanya, Jumat(7/7). Maklum, data Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menyebut, sampai semester I-2017, total investasi di hulu migas baru US$ 3,98 miliar dari target tahun ini yang mencapai US$ 13,8 miliar. Artinya baru tercapai 29%. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, pertemuan tersebut agar para perusahaan migas besar ikut lelang 15 blok migas tahun ini. "Tahun lalu peserta lelang tidak ada perusahaan migas besar. Tahun ini baru 12 perusahaan migas mengambil dokumen lelang," ujarnya. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menyatakan, pemerintah akan proaktif dan mengubah pendekatan ke perusahaan migas agar mau menanamkan dana di proyek hulu migas Indonesia. Ada tiga jurus yang sudah disiapkan.
Pertama, pemerintah akan membuka data seismik ke perusahaan migas. Lalu mengizinkan perusahaan migas yang telah melakukan survei seismik itu saling bertukar data seismik.
Kedua, pemerintah yakin skema
gross split akan membuat investor tertarik. "Berdasarkan perhitungan pemerintah dan Pertamina, skema
gross split yang pertama kali terjadi di Blok ONWJ, ternyata lebih atraktif," ungkapnya.
Ketiga, dari sisi regulasi, Arcandra mengatakan. pemerintah akan menerbitkan aturan perpajakan khusus skema
gross split. Isi aturan itu, dalam masa eksplorasi akan ada pembebasan pungutan bea masuk.
Lalu, pajak penambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang diberi insentif. Tidak dilakukan pungutan pajak penghasilan impor barang, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Country Chairman Petronas Indonesia Mohamad Zaini Md Noor belum tahu akan ikut lelang atau tidak. "Masih dievaluasi," kata dia. Sementara Direktur Eksekutif Executive Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Walong mengungkapkan, pihaknya tak ikut dalam pertemuan Jumat pagi tersebut. "Tapi kami melihat, pemerintah berusaha keras agar lelang tahun ini sukses," kata dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dupla Kartini
