KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang rencananya akan dilakukan tanggal 15 Januari mendatang dinilai memperpanjang rantai distribusi. Sebelumnya industri menilai bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai lelang GKR banyak terjadi penyimpangan.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) pun sebelumnya mengungkapkan akan membuat Permendag baru terkait pelaksanaan lelang GKR. Namun, industri merasa pemerintah seharusnya membatalkan lelang karena menambah rantai distribusi.

"Pemerintah seharusnya mengawasi bukan menambah rantai distribusi," ujar Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR), Dwiatmoko Setiono kepada Kontan.co.id, Senin (8/1).

Proses lelang dalam pembelian GKR membuat penambahan rantai distribusi. hal itu dinilai Dwiatmoko sebagai langkah yang tidak efisien.

Dwiatmoko bilang dalam menjalankan tugasnya, pemerintah seharusnya mengawasi pabrik GKR. sementara untuk pembelian gula selama ini sudah melalui sistem kontrak di mana terdapat jumlah pembelian beserta kapasitas produksi sebuah industri.

Bila ingin membuat akses kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM), lelang dinilai bukan cara yang tepat. Dwiatmoko bilang Kemdag dapat menggunakan jaringan yang sudah menyeluruh di Indonesia seperti Perum Bulog.

proses lelang akan membuat pemerintah memerlukan verifikasi tambahan terkait pembelian melalui koperasi atau gabungan IKM. Selain itu, pengiriman serta penyimpanan akan memberatkan IKM.

Sebaran serta keberadaan pabrik produsen GKR pun dinilai belum ideal bagi industri. Dwiatmoko bilang pabrik GKR hanya terdapat di 6 kota.

"Pabrik GKR hanya ada di 6 kota padahal IKM ada di 700 kota dan kabupaten," terangnya.

Editor: Yudho Winarto