KONTAN.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution minta Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengevaluasi kebijakan yang mewajibkan lelang gula rafinasi. Permintaan itu lantaran Permendag yang mewajibkan semua produsen gula rafinasi mengikuti sistem lelang gula daring atau online menuai banyak protes.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemdag Bachrul Chairi mengatakan, Menko minta Kemdag untuk mengevaluasi beleid tersebut. Kemdag juga diminta tidak buru-buru menerapkan kebijakan tersebut pada 1 Oktober 2017 nanti.

Kemdag juga harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas dikeluarkan. "Kami diminta Menko Perekonomian untuk mendengar lebih banyak lagi masukan-masukan, sampai Perpres dan sosialisasinya harus dilakukan lebih luas lagi," ujarnya kepada KONTAN, Senin (25/9).

Namun Bachrul belum memastikan apakah Kemdag benar-benar menunda pelaksanaan lelang gula rafinasi pada 1 Oktober atau tidak. Pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemko Perekonomian. Apalagi saat ini sudah terdapat sekitar 450 peserta yang mendaftar lelang gula rafinasi, dan diperkirakan peserta yang mendaftar akan terus bertambah. Menurutnya, uji coba sistem lelang gula rafinasi ini pun sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu.

Banyak mudaratnya

Dwiatmoko Setiono, Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi mengatakan, kebijakan Kemdag tentang lelang gula rafinasi ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaat bagi industri.

Menurutnya bila Kemdag ingin memfasilitasi pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) mendapatkan gula rafinasi secara adil, maka bisa dilakukan dengan memberikan subsidi kepada mereka. Alternatif lain adalah menugaskan Perum Bulog menyalurkan gula rafinasi ke pelaku UMKM

Sistem lelang gula dilakukan lewat PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) dinilai tidak efektif. Pasalnya, ada jutaan pelaku UMKM yang tersebar di 700-an kota dan kabupaten. Sementara hanya 11 produsen gula rafinasi yang terletak di lima wilayah di Indonesia.

Melihat perbandingan ini, Dwiatmoko bilang akan membutuhkan biaya yang cukup besar agar gula rafinasi bisa sampai ke pengusaha UKM di seluruh pelosok Tanah Air. "Apalagi tidak ada gudang yang mampu menyimpan gula-gula rafinasi tersebut," tandasnya.

Dalam lelang ini, minimal pembelian juga besar mencapai 1 ton. Menurutnya hanya ada segelintir UMKM yang mampu membeli sebesar itu. Sebab selama ini rata-rata kebutuhan gula untuk UMKM hanya 1-2 kuintal per bulan.

Selain sistem online ini tidak menjawab kebutuhan UMKM, sistem ini justru hanya menguntungkan PKJ karena menjadi satu-satunya yang menikmati pendapatan dari sistem ini.

PKJ akan memungut biaya transaksi lelang gula sebesar Rp 85.000 per ton bagi kontrak yang sudah berjalan, dan Rp 100.000 per ton bagi spot order. Bila dalam setahun terdapat 3,5 juta ton gula yang dilelang, dikalikan Rp 85.000 per ton saja, maka PKJ bisa meraup keuntungan sebesar Rp 331,62 miliar. "Keuntungan ini hanya dinikmati satu perusahaan saja," tandasnya.

Untuk itu, ia meminta Kemdag mengevaluasi kebijakan tersebut. Kalau niat pemerintah mengontrol produsen gula rafinasi untuk mencegah kebocoran, Dwiatmoko bilang harusnya lebih mudah karena jumlah produsen gula rafinasi hanya 11 perusahaan. Apalafgi, kebutuhan gula UKM juga tak besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini