JAKARTA. Pemerintah akan menawarkan lima seri sukuk melalui lelang sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (7/2).

Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merinci kelima seri tersebut, Pertama, SPN-S 08082017 dengan imbalan diskonto yang jatuh tempo 8 Agustus 2017. Instrumen ini memiliki aset dasar Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan.

Kedua, PBS013 dengan imbalan 6,25% yang bakal jatuh tempo pada 15 Mei 2019. Ketiga, PBS014 dengan imbalan 6,5% yang akan kedaluwarsa pada 15 Mei 2021.

Keempat, PBS011 dengan imbalan 8,75% yang tenggat waktunya 15 Agustus 2023. Kelima, PBS012 dengan imbalan 8,87% yang bakal jatuh tempo pada 15 November 2031.

Dalam lelang pekan depan, pemerintah mematok target indikatif Rp 6 triliun. Pada lelang SBSN Selasa (24/1), pemerintah menyerap dana Rp 6,3 triliun dari total penawaran Rp 23,72 triliun.

Fund Manager Capital Asset Management Desmon Silitonga memproyeksikan, lelang SBSN pekan depan berpeluang mencetak penawaran lebih dari Rp 20 triliun. Memang ada katalis negatif yang melanda pasar surat utang dalam negeri baru-baru ini, yakni rilis data inflasi Indonesia per Januari 2017 yang mencapai 0,97% (MoM).

Namun, Desmon melihat, minat investor terhadap sukuk pemerintah masih melambung. Sebab, suplai instrumen investasi berbasis syariah di dalam negeri masih terbatas. Apalagi investor institusi semisal perbankan masih banjir likuiditas. “Sehingga perbankan berpeluang masuk ke SBSN, terutama yang bertenor pendek. Karena sesuai dengan karakteristik cashflow perbankan,” ujarnya.

Makanya, SBSN tenor pendek semisal SPN-S 08082017 dan PBS013 disinyalir akan menjadi primadona dalam lelang pekan depan.

Desmon memprediksi, pada lelang Selasa (7/2), para peserta akan meminta yield yang lebih tinggi. Ini guna mengompensasi kenaikan inflasi di awal tahun. “Sekitar 10 bps-20 bps lebih besar dari yield pada lelang SBSN sebelumnya,” ramalnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini