YOGYAKARTA. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menawarkan sistem keamanan siber untuk mencegah dan mengantisipasi serangan program jahat. Hal itu menyusul munculnya WannaCry, program jahat yang akhir-akhir ini membuat heboh dunia internet.

Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi mengaku, pihaknya memiliki sistem yang mengakomodasi keamanan informasi dan rahasia negara. Sistem itu, kata dia, merupakan karya anak bangsa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi ternama. Satu di antaranya Sekolah Tinggi Sandi Negara.

"Sistem ini kami prioritaskan untuk instansi pemerintah," kata Djoko usai menghadiri kegiatan Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Hotel Tentrem, Jalan A M Sangaji, Kota Yogyakarta, Senin (15/5).

Djoko menjamin, sistem karya anak bangsa itu tangguh mengantisipasi dan mencegah serangan program jahat melalui sambungan internet. Buktinya, kata dia, mulai dari berdiri sampai saat ini, belum ada informasi rahasia milik lembaga yang dipimpinnya itu bocor ke publik.

"Sehebat apapun produk luar negeri, mereka (pelaku kejahatan siber) sudah punya kunci-kuncinya. Sekuat apapun sistemnya apapun tetap saja bisa terbuka oleh mereka sendiri," kata Djoko.

Namun, Djoko enggan merinci nama sistem tersebut. Yang pasti, ia menjamin karya anak bangsa itu sangat ampuh menangkal program jahat.

Ia pun berharap semua kementerian dan lembaga negara mau menggunakan sistem keamanan siber milik Lemsaneg tersebut. "Melalui kegiatan Forum Bakohumas ini kami sosialisasikan sistem milik kami. Niscaya kalau pakai produk karya anak bangsa sendiri jauh lebih aman. Karena perjalanan data apapun jenisnya dan bentuknya tidak keluar dari Republik ini," klaim Djoko.

Dia mengaku baru beberapa lembaga negara yang memanfaatkan sistem milik Lemsaneg, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Polri. Polri, kata dia, menggunakan sistem milik Lemsaneg dalam penerimaan taruna Akademi Kepolisian agar penerimaannya berlangsung transparan, humanis, dan akuntabel. Adapun Kemendikbud, menyimpan master soal ujian nasional sehingga tidak ada kebocoran soal.

"Saya harapkan pejabat pemerintah sadar karena kejahatan siber bukan lagi suatu wacana dan ancaman, tapi sudah nyata dan sudah ada di depan mata," ucap Djoko.

Dia mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 90 juta kasus kejahatan siber terjadi di Indonesia pada 2016. Tingginya kasus kejahatan siber itu, kata dia, seiring dengan meningkatnya pengguna internet Indonesia yang jumlahnya sampai 130 juta penduduk. "90 juta kasus itu yang berusaha belum menjebol. Makanya mengamankan informasi itu tugas bersama," imbuh Djoko.

(Teuku Muhammad Guci Syaifudin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini