KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (PLDSI) mengaku para lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) baru menerima pengembalian dana pokok sekitar 0,02% sejak kasus gagal bayar mencuat.

Ketua PLDSI, Achmad D. Pitoyo mengatakan bahwa pengembalian tersebut merupakan hasil negosiasi yang berlangsung sejak Oktober 2025 dan diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2025.

"Kami ada negosiasi dengan pihak DSI dan membuahkan hasil kurang lebih 0,02% pengembalian pokok," ujarnya saat bertemu dengan awak media di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (30/6/26).

Baca Juga: OJK Percepat Konsolidasi, Lima BPR Resmi Bergabung ke BPR Mangatur Ganda

Hingga saat ini, PLDSI juga turut meng-update total kerugian para investor bertambah dari yang sebelumnya Rp2,4 triliun menjadi Rp2,5 triliun dan melibatkan lebih dari 14 ribu lender dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Sayangnya sejak keputusan pengembalian dana tersebut, para lender mengaku belum mendapatkan lagi pengembalian dana investasi.

Namun dalam perkembangan penyidikannya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mengungkapkan bahwa aset milik PT DSI hanya sebesar kurang lebih Rp320 miliar. 

Dari jumlah tersebut, Pitoyo mengatakan bahwa Rp20 miliar adalah dalam bentuk kas, sedangkan Rp300 miliar berupa aset properti dan aset lainnya.

Meskipun pengembalian dana pokok masih terbilang sangat kecil, PLDSI berharap seluruh dana lender dapat dikembalikan 100% melalui proses asset recovery.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada kasus ini mengingat mayoritas korban merupakan masyarakat yang menyimpan dana pendidikan, dana pensiun, hingga tabungan keluarga.

Tak hanya itu, seluruh proses persidangan diharapkan bisa dikawal secara terbuka agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi industri pendanaan berbasis teknologi, khususnya sektor peer-to-peer lending syariah.

Baca Juga: Maybank Bidik Mobilisasi Pembiayaan Berkelanjutan Rp 1.314 Triliun hingga 2030

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News