JAKARTA. Pendanaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih tergantung pada anggaran pemerintah daerah (pemda) yang menjadi pemiliknya. Di saat pemda merealisasikan belanja, likuiditas BPD pun seret.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winnie E. Hasan mengungkapkan, belanja pemda tahun ini menyebabkan likuiditas BPD yang mereka miliki menjadi seret. "Tahun ini anggaran yang diserap untuk proyek pemerintah lebih besar dibandingkan tahun lalu," ujar Winny, Selasa (29/9).

Pengelolaan likuiditas di BPD menjadi lebih rumit karena banyak proyek pemerintah yang baru dikebut di kuartal ketiga tahun ini. Ini yang menyebabkan pengelola di banyak BPD harus menyiapkan dana dalam jumlah besar menjelang akhir tahun.

Winny yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank DKI mengungkap, penyerapan anggaran proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang merupakan pemilik Bank DKI, tahun ini naik menjadi 80%. Padahal, realisasi belanja Pemprov DKI rata-rata 60%.

Winny bilang, saat ini porsi dana Pemprov DKI Jakarta setara dengan 45% total dana pihak ketiga (DPK) Bank DKI. Hingga akhir semester I kemarin, giro di Bank DKI sebesar Rp 4,2 triliun sedangkan tabungan dan deposito masing-masing Rp 1,88 triliun dan Rp 5,5 triliun. Total kredit Bank DKI Rp 6,4 triliun.

BPD Jabar Banten juga mengalami hal yang sama. Dalam sebulan, nilai DPK turun Rp 2 triliun. DPK Bank Jabar Banten per akhir Agustus 2009 sebesar Rp 22 triliun, turun dari nilai per akhir Juli, yaitu Rp 24 triliun.

Meski DPK turun, Direktur Utama PT Bank Jabar Banten, Agus Ruswendi, menampik jika likuiditas Bank Jabar Banten kering. "Likuiditas tetap terjaga," ujarnya.

Untuk mengatasi kekeringan likuiditas, BPD mulai aktif di pasar uang antarbank. Selain itu beberapa BPD juga menggenjot pengumpulan dana masyarakat melalui deposito maupun tabungan. "Kami memilih menggalakkan pengumpulan dana lewat tabungan," kata Winny.

Sedangkan BPD Jabar Banten mengaku tidak lagi tergantung pada dana pemerintah daerah. Meski porsi dana Pemda masih 40%, pengelola Bank Jabar Banten juga menggenjot dana masyarakat untuk mengantisipasi keluarnya dana pemda. "Porsi simpanan masyarakat kini lebih besar. Porsi dana Pemda sempat mencapai 55%," paparnya.

Bank Jatim lebih mujur ketimbang Bank DKI maupun BPD Jabar Banten. Direktur Bank Jatim Muljanto mengaku DPK di banknya hanya turun Rp 200 miliar dalam dua bulan terakhir. Jika per Juni 2009 DPK Bank Jatim Rp 16,4 triliun, pada September 2009 turun menjadi Rp 16,2 triliun. "Penurunan itu karena pemerintah mencairkan anggaran proyeknya yang selama ini disimpan dalam bentuk giro," ujar Muljanto.

Saat ini dana pemerintah di BPD Jatim mencapai Rp 6 triliun, atau hanya sekitar 37,5% dari total DPK. Mereka juga tak khawatir kekeringan likuiditas, karena masih memiliki cadangan likuiditas berbentuk SBI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan