JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan ada 10 area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun dari 10 area itu hanya lima area yang mendapatkan penekanan.

Pertama, pencegahan dan pengamanan yang sangat serius atas korupsi yang merugikan APBN dan APBD. SBY menyebutkan dalam dua tahun ini masih terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR maupun DPRD dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah yang tentu merugikan negara.

"Oleh karena itu, ini saya jadikan prioritas pertama dari sepuluh area yang rawan korupsi tadi," kata SBY dalam kesempatan konferensi pers usai melaksanakan sidang kabinet terbatas di Kejaksaan Agung, Rabu (25/7).

Kedua, adalah pengadaan barang dan jasa, yang biasanya di mark up. "Itu masih ada kerawanan seperti itu, dibagi-bagi pada mereka yang kongkalikong untuk mengadakan mark up termasuk melibatkan pengusaha yang me-mark up kan apa yang dibeli oleh negara," katanya.

Ketiga, area yang rawan yakni perpajakan. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan negara. Presiden meminta jajaran penegak hukum untuk menyoroti kewajiban membayar pajak dan apa yang dikelola oleh para petugas pajak.

"Saya meminta, jajaran penegak hukum sorotilah kewajiban membayar pajak. Sekaligus apa yang dikelola oleh petugas pajak, jangan sampai ada korupsi di dua-duanya," katanya.

Keempat, kepabeanan dan bea cukai. Presiden menjelaskan dalam kunjungannya ke luar negeri, hitung-hitungan, kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara tertentu, kadang-kadang ada selisih sejumlah angka.

Terakhir, kelima area pertambangan minyak dan gas. Presiden menyampaikan bahwa sebenarnya, hal ini sudah disampaikan ke BPK, BPKP, PPATK termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan secara tidak langsung kepada KPK.

"Karena sekarang ini kalau Presiden ketemu KPK dicurigai. Daripada menimbulkan persepsi yang aneh-aneh, saya sampaikan melewati saluran tertentu supaya kita seiya sekata, benar-benar bekerja keras untuk mencegah terjadinya korupsi di lima area tadi. Dan kalau terjadi, dilaksanakan tindakan yang semestinya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.