KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim bahwa saat ini sudah ada lima layanan publik yang kembali pulih usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diretas. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, merinci bahwa lima layanan publik yang sudah pulih tersebut di antaranya adalah layanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, layanan SIKAP LKPP, layanan perizinan acara milik Kemenko Marvest, layanan ASN digital milik Kota Kediri, dan layanan Si Halal Kemenag. "Hari ini lima tenant itu yang pulih," ungkap Usman dalam konferensi pers terkait Perkembangan Penanganan Gangguan PDNS 2 di Kantor Kemenkominfo, Rabu (26/6).
Baca Juga: Pemerintah Dinilai Gagal Merespons Serangan Terhadap Pusat Data Nasional Usman menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memulihkan data layanan publik dari tenant-tenant instansi yang memiliki data cadangan. Menurutnya, ada 44 tenant layanan pemerintah yang terverifikasi memiliki cadangan data. Hingga akhir bulan Juli ini, pihaknya menargetkan 18 tenant bisa dipulihkan agar pelayanan publik kembali normal. "Kami prioritasnya pemulihan pelayanan publik dan yang punya back up data," ungkapnya. Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, mengakui bahwa hingga saat ini upaya pemulihan serangan siber PDNS 2 masih berlangsung. Herlan menyebut bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi beberapa tenant di PDNS 2 yang terdampak. Hasilnya menunjukkan bahwa memang ada beberapa tenant instansi yang tidak memiliki back up data. Baca Juga: Badan Siber dan Sandi Negara Berupaya Dalami Serangan Ransomeware ke PDNS Untuk mengatasi hal ini, PT Telkom terpaksa melakukan registrasi ulang dan membangun data baru dari instansi yang tidak memiliki data cadangan. Pihaknya juga memastikan bahwa data yang dibangun ini nanti akan memiliki keamanan yang lebih kuat dari sebelumnya.
