JAKARTA. Anggaran belanja kementerian dan instansi di tingkat pusat masih jauh dari kata efesien. Lihat saja, lima kementerian kompak meminta tambahan anggaran belanja. Permintaan anggaran ini disampaikan pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (10/6).

Tambahan anggaran terbesar datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto. Kementerian Koordinator (Kemko) Polhukam memiliki pagu indikatif 2016 hanya Rp 515 miliar, turun Rp 285 miliar dari 2015 Rp 833 miliar.

Khusus untuk kementeriannya, Tedjo meminta tambahan anggaran Rp 10 miliar guna membiayai program peningkatan koordinasi bidang polhukam, seperti penguatan koordinasi intelijen pada pertahanan negara Rp 2 miliar, serta peningkatan koordinasi pertahanan Rp 3 miliar. Tedjo juga minta tambahan anggaran Rp 990,6 miliar untuk Satuan Kerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru dibentuk.

Banyak Mitra Ojol Daerah Tolak Komisi Berubah: Skema 20% Lebih Bermanfaat

Dana itu untuk penegakan hukum di laut seperti operasi pengamanan sebesar Rp 20,5 miliar. Kemudian untuk membeli kapal Rp 933,1 miliar, hingga membuat kebijakan pengamanan laut sebesar Rp 3 miliar.

Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo juga mengusulkan tambahan pagu indikatif 2016 Rp 130 miliar, sehingga total anggarannya menjadi Rp 225 miliar.

Tambahan ini untuk pendanaan konferensi kemaritiman dan peningkatan diplomasi maritim internasional, meningkatkan jasa kepelabuhan menuju ASEAN single window demi penurunan dwelling time, dan pembuatan program tata ruang kemaritiman sebagaimana yang dicanangkan dalam undang-undang kelautan. "Itu adalah program tambahan yang harus kami jalankan," kata Indroyono, saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR kemarin.

Lalu Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengusulkan tambahan pagu indikatif Rp 50 miliar. Alasannya, pagu yang tersedia hanya Rp 304 miliar, turun dari 2015 Rp 326 miliar. Tambahan dana ini demi mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang lambat.

Menteri bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) Puan Maharani juga meminta anggaran Rp 160 miliar sehingga totalnya Rp 572 miliar. Tambahan bujet ini untuk menjalankan program revolusi mental.

Kelima ialah Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat yang meminta tambahan sebesar Rp 23,63 triliun.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit bilang, pagu indikatif di sebagian besar kementerian pada 2016 bakal susut dari anggaran 2015. Soalnya, pemerintah memang mengurangi dana untuk pemerintah pusat demi memperbesar dana transfer ke daerah. "Kalau minta tambahan lagi, harus dilihat lagi ketersediaan dananya," kata Ahmadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News