JAKARTA. Departemen Perindustrian (Depperin) kembali menerima keluhan pengusaha yang mengaku terpuruk karena krisis. Mereka mengaku penjualan dan ekspornya merosot. Kelima perusahaan itu selama ini menggeluti sektor komponen telekomunikasi, peranti lunak (software), dan komputer. Pemerintah pun diminta segera bertindak antara lain melalui kenaikan Bea Masuk (BM) produk impor dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI), penurunan BM bahan baku dan insentif khusus untuk energi dan bahan bakar.Tiga dari lima perusahaan itu adalah pemasok peralatan telekomunikasi yakni PT Voksel Electric (Bogor), PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau dikenal PT Inti (Bandung), PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Bandung). Sementara dua lainnya PT Duta Astakona Girinda (Jakarta) adalah produsen peranti lunak (Software), dan PT Berca Cakra Teknologi (Jakarta) merupakan produsen komputer. "Memang ada beberapa perusahaan telematika yang mengaku sedang kesulitan," ujar Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin Budi Dharmadi, Rabu (19/11).Kondisi kelimanya berbeda-beda. PT Duta Astakona Girinda misalnya, mengalami penurunan penjualan akibat pengetatan likuiditas oleh Bank Indonesia. PT Berca Cakra Teknologi, mengalami lonjakan biaya produksi akibat harga komponen impor yang tidak stabil. Voksel Electric mengaku penjualan dan ekspornya ke Amerika Serikat serta Uni Eropa turun. Pabrik Voksel saat ini memproduksi kabel listrik berkapasitas 3.700 ton per bulan dan kabel telekomunikasi 420 ton per bulan. Sementara PT Inti mengalami lonjakan biaya produksi sekitar 60-70% karena bahan baku impor yang terimbas pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$. Lantaran tak kuasa lagi, mereka pun meminta pemerintah membantunya.Namun, pengusaha harus bersabar. Sebab, menurut Budi Dharmadi pemerintah sulit memenuhi beberapa permintaan mereka. Seperti, kenaikan BM produk jadi telematika. Sebab, Indonesia terikat perjanjian informasi teknologi  atau information tecnology agreement (ITA). Yaitu, kebijakan yang mengatur produk jadi telematika tidak diperbolehkan dikenai BM.Saat ini, BM komponen telekomunikasi berkisar 5-15%. Nah, hal yang mungkin menurut Budi adalah pada BM komponen bahan baku saja. Pemerintah berencana menaikan jumlah komponen telekomunikasi yang ditanggung BM-nya pada 2009."Seperti komponen fiber optic dan lainnya," ujarnya.Sebenarnya, permasalahan kelima perusahaan dapat segera teratasi. Caranya, para operator seluler besar memilih membeli produk dalam negeri ketimbang impor. "Jika saja semua operator seluler (Telkomsel, Indosat, Excelcomindo Pratama, Telkom, Mobile–8, Bakrie Telecom, dan Natrindo Telepon Seluler) menggunakan produk industri dalam negeri, mereka dapat bertahan," ujar Ramon Bangun, Direktur Industri Telematika Depperin.Hal ini yang kemudian sedang diupayakan Depperin. Meski, pemerintah tak dapat secara total menghentikan impor dan memaksa pembelian pada industri di dalam negeri. Pemerintah sebatas memberi imbauan saja.