KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah melakukan percepatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB.

Lewat Rapat Konsultasi DPR RI Penanganan Bencana Gempa NTB yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan revisi Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Revisi itu nantinya diharapkan akan menjadi menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak di Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa)

Kedua, DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa NTB dengan kepemimpinan yang lebih solid.

Fahri Hamzah menyatakan, terjadi kesimpangsiuran data-data angka yang dikeluarkan pemerintah. Angka pembiayaan yang muncul berbeda di antara kementerian. “Data yang di lapangan simpang-siur, nanti dilihat masyarakat tidak ada koordinasi di pemerintah” ujar Fahri.

Ketiga, DPR RI meminta agar pemerintah agar memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa NTB dengan memastikan program dan sumber pendanaannya.

Berkaitan hal ini, Fahri menyatakan bahwa alokasi bantuan stimulan kepada masyarakat masih tertahan.

”Masyarakat ditahan uang di rekening hanya karena ada supplier Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Itu padahal mereka bisa membangun dari puing-puing saja” tuntut Fahri.

Kemudian yang keempat, DPR RI meminta agar pemerintah agar meninjau kebijakan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. DPR RI menyarankan agar Huntara dijadikan rumah tumbuh yang nantinya menjadi hunian permanen.

Rekomendasi tersebut muncul dari Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaeda. Ia mendesak pemerintah untuk membuat Huntara menyikapi akan masuknya musim penghujan. “Kami meminta kebijakan untuk tidak membangun Huntara agar dipertimbangkan kembali” ujar Isvie.

Terakhir DPR meminta pemerintah agar mempercepat proses pendistribusian dana bantuan stimulan sementara dana yang sudah ditransfer dapat digunakan secara swakelola oleh masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto