JAKARTA. Grup Lion masih maju mundur merealisasikan proyek bandar udara (bandara) di Balaraja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kabar terbaru, grup perusahaan penerbangan ini berniat membatalkan rencana tersebut.

Alasannya, kata sumber KONTAN, Kementerian Perhubungan belum merestui sistem integrasi calon bandara itu dengan moda transportasi lain. Misalnya, moda transportasi kereta api, maupun integrasi dengan sistem angkutan  laut di Merak, Banten. Padahal, integrasi dengan moda lainnya menjadi krusial bagi calon bandara ini karena bisa memudahkan angkutan barang dan manusia, serta efektif bagi sistem logistik.

Namun kabar tersebut dibantah Kementerian Perhubungan. Instansi ini mengaku sudah merespon proposal pembangunan bandara yang diajukan Grup Lion tersebut. 

Kementerian Perhubungan juga memberikan kepastian wilayah udara yang akan didapatkan oleh bandara tersebut. "Kami sudah spesifik merespon proposal mereka, jika memilih wilayah A, akan mendapatkan wilayah udara sekian, dan jika di Lokasi B wilayah udaranya sekian," kata  Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Jumat (3/7) saat menjawab pertanyaan KONTAN di ruang kerjanya.

Menurut Jonan, Grup Lion sejatinya sudah mendapatkan lahan untuk membangun Bandara di wilayah Banten. Jika nanti Grup Lion sudah menetapkan lokasi yang akan dipilih, Kementerian Perhubungan akan merespon dengan membuat penetapan wilayah udara bandara tersebut. "Saat ini surat kami belum dibalas, prinsipnya kami mendukung pembangunan bandara itu," tegas Jonan.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait yang dikonfirmasi KONTAN, hanya  menjawab singkat. "Coba nanti saya cek suratnya," katanya kepada KONTAN, kemarin. Sebagai gambaran, Grup Lion menyiapkan lahan proyek itu seluas 55 juta meter persegi (m²) atau sekitar 5.500 ha. Dari jumlah itu, Lion mengklaim sudah membebaskan 1.000 ha lahan.

Taksiran nilai investasinya di atas Rp 10 triliun. Kelompok usaha penerbangan ini membuka peluang investor lain menggarap proyek itu.

Menunggu Halim

Selain berniat membangun bandara di Lebak, Lion Grup juga akan mengelola Bandara Halim Perdanakusuma. Namun memang saat ini realisasi pengelolaan itu masih menjadi polemik dan belum terealisasi. Maklum, sejauh ini Bandara tersebut masih dikelola PT Angkasa Pura II.

Mengenai hal itu, Jonan bilang, dirinya menyerahkan kesepakatan itu kepada TNI AU, PT Angkasa Pura II dengan Lion Grup untuk memastikan pengelolaan Bandara tersebut. Jika telah mencapai ada kesepakatan maka pengelola baru tinggal mengajukan izin kepada Kementerian Perhubungan. "Hingga kini saya belum membaca dan menerima proposal perizinan dari sana," tandas Jonan.     

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa