KONTAN.CO.ID - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian tentang efektivitas program tol laut yang berjalan sejak 2015. Hasilnya, tol laut masih belum optimal menekan harga sejumlah barang logistik, terutama di daerah-daerah terpencil. Maka, program ini perlu lebih dioptimalkan agar manfaatnya bisa merata.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2 Ekonomi) LIPI, Panky Tri Firmansyah menilai, saat ini, program tol laut hanya bisa menekan harga barang logistik di daerah yang terjangkau pelabuhan saja. Tetapi, tidak untuk wilayah terpencil yang jauh dari pelabuhan.

"Hanya beberapa daerah di bagian timur Indonesia saja yang harga bahan pangan bisa ditekan. Daerah lain masih belum efektif karena terganjal akses menuju pelabuhan yang kurang baik," paparnya dalam diskusi membahas efektivitas tol laut di kantor pusat LIPI, Jumat (25/8).

Panky mengatakan, pemerintah bisa memprioritaskan penurunan disparitas harga pangan lebih dulu dibanding yang lain. Karena, untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas bermula dari pangan. "Kalau harga pangan tinggi, kemampuan daya beli mereka bagaimana?" ujarnya.

Lebih lanjut, Panky menjelaskan sejumlah rekomendasi LIPI untuk mengoptimalkan tol laut. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki akses jalan antar desa di pulau utama yang terintegrasi dengan konsep tol laut. "Perbaikan akses jalan bisa mengoptimalkan dana desa juga," ungkapnya.

Kedua, untuk menjangkau pulau-pulau kecil, pemerintah bisa memberdayakan pelayaran rakyat sebagai saluran arteri ke pulau-pulau kecil dan alternatif pelayaran perintis.

"Memberdayakan pelayaran rakyat, pemerintah bisa mengoptimalkan subsidi asuransi kapal agar pemilik kapal mampu mengembangkan usahanya," jelas Panky.

Ketiga, pemerintah perlu merevitalisasi alat bongkar muat dan dermaga perintis. Sekaligus perluasan terminal dan integrasi tata kelola adiministratif.

Dan yang terakhir, perlu ada pelatihan bagi para pekerja dan pelaku usaha industri logistik. Kurikulum soal logistik, bisa mulai dimasukkan dalam pendidikan vokasi atau pelatihan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Terkait anggaran subsidi tol laut yang ditetapkan sebesar Rp 380 miliar pada tahun ini, Panky sepakat, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur sekitar pelabuhan. Misalnya, perluasan pelabuhan, akses jalan ke pelabuhan, dan perawatan pelabuhan.

"Lawan alami dari pelabuhan itu adalah sedimentasi, karena tidak mungkin kita memblok sungai dan sebagainya. Untuk mengatasi sedimentasi juga butuh biaya dan itu jadi tanggungjawab pemerintah," tutur Panky.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menambah 20 kapal pada tahun 2018 untuk menambah trayek tol laut. Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bay M Hasani mengatakab tambahan kapal tersebut ditujukan untuk menjangkau distribusi logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

"Sekitar 20 sampai 25 trayek akan kita buka di 2018. Penyediaan kapalnya, nanti kita bagi antara Pelni dan swasta, mungkin 15 dari swasta dan 5 dari Pelni," ungkap Bay pada KONTAN beberapa waktu lalu.

Saat ini, sudah ada 13 trayek tol laut yang beroperasi dari Surabaya untuk menjangkau sebagian besar wilayah Timur Indonesia. Dan sebagian beroperasi dari Jakarta untuk menjangkau wilayah Barat Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie