KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) pada 2026 dengan menyiapkan anggaran tahap pertama sebesar Rp 10,3 triliun guna memperluas akses listrik ke wilayah yang belum terjangkau jaringan.

Pelaksanaan program tersebut akan dikawal bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan percepatan Program Listrik Desa merupakan tindak lanjut arahan pemerintah untuk memperluas layanan kelistrikan hingga ke daerah terpencil.

Baca Juga: PLN Buka Suara Soal Rencana Ekspor Listrik Hijau Ke Singapura

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik sekaligus mempercepat penyambungan masyarakat yang belum memperoleh akses listrik.

"Keberhasilan program sangat bergantung pada validitas data agar pelaksanaannya tepat sasaran," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Jumat (17/7/2026).

Menurut Tri, pemerintah akan melakukan validasi data secara menyeluruh agar seluruh wilayah yang masih membutuhkan akses listrik dapat teridentifikasi dengan baik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam memperoleh layanan kelistrikan.

Ia menambahkan, pengawasan pelaksanaan program akan dilakukan bersama BPKP dan Kejaksaan guna menjamin tata kelola anggaran sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mendukung efektivitas penggunaan dana negara.

Baca Juga: Diminta Pasok Batubara 212 Juta Ton ke PLN, Perhapi Soroti Kapasitas Stockpile PLTU

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, Program Listrik Desa tidak hanya menghadirkan jaringan listrik, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, serta penguatan ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan pemerintah telah menyusun peta jalan Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Integrasi tersebut ditujukan untuk mempercepat penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu sehingga pemerataan akses energi dapat berlangsung lebih efektif.

Hingga April 2026, PLN telah menyediakan akses listrik yang didanai APBN di 1.403 lokasi dan melayani 40.724 rumah tangga.

Pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program hingga akhir 2026 ke 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.

Baca Juga: Diminta Pasok Batubara 212 Juta Ton ke PLN, Perhapi Soroti Kapasitas Stockpile PLTU

Percepatan Program Listrik Desa juga mendapat dukungan pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut jumlah desa yang belum menikmati listrik di wilayahnya menurun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap seluruh desa yang tersisa segera memperoleh akses listrik.

Dukungan serupa disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Anwar Hafid menyatakan kesiapan pemerintah daerah memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi dengan PLN, mengingat ketersediaan listrik menjadi infrastruktur dasar yang mendukung investasi, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/07/17/163502826/pemerintah-gelontorkan-rp-103-triliun-untuk-percepat-program-listrik-desa?page=all#page2.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News