KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkapkan kesiapan listrik kawasan Ibukota baru akan ditopang 39% pembangkit jenis energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan Syamsul Huda ketika dihubungi Kontan.co.id menyebutkan, angka tersebut merupakan target yang dicanangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Komisi VII DPR RI sempat meminta untuk ditambah lagi, akan diupayakan sebab EBT untuk jangka panjang sangat baik," jelas Huda, Minggu (22/9). Menurut Huda, penambahan tersebut menanti pertimbangan dari tim kajian.

Baca Juga: Lahan Sukanto Tanoto untuk ibu kota baru tidak akan diambil pemerintah sekaligus

Adapun, porsi EBT sebesar 39% akan didominasi lewat pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Huda menambahkan, PLN baru saja membentuk Tim Persiapan Infrastruktur untuk kelistrikan Ibukota baru. Tim ini berasal dari internal PLN, namun Huda tidak menutup kemungkinan untuk menggandeng pihak luar negeri.

"Kita harus percaya dengan anak bangsa, diupayakan sedapat mungkin dari internal PLN namun kemungkinan butuh ahli dari luar negeri dan akan kita rekrut," terang Huda.

Masih menurut Huda, merujuk pada data Bappenas, konsumsi listrik pada Ibukota baru akan mencapai 4.000 Kwh/kapita pada 2029 nanti ketika seluruh kawasan perkantoran sudah berdiri.

Asal tahu saja, saat ini sistem kelistrikan Kalimantan Timur dipasok dari Sistem Interkoneksi Kalimantan (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah). Sistem tersebut memiliki total daya mampu sebesar  1.569 MW dan beban puncak 1.095 MW.

Baca Juga: Tarik konsesi lahan swasta di area ibu kota baru, negara bayar denda?

Sementara itu komposisi pembangkit yakni, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 70,95%, pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG) 22,28%, pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 4,5% dan EBT sebesar 2,3%.

Huda menambahkan, berdasarkan data Bappenas maka dibutuhkan tambahan sebesar 1.555 MW pada wilayah Ibukota baru dengan asumsi 4.000 Kwh/kapita tadi. "Data masih bisa berubah dan dialami oleh tim PLN," sebut Huda.

Lebih jauh Huda mengungkapkan, akan diakomodir lewat pembangunan pembangkit dan transmisisi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( RUPTL) 2019-2028. PLN sendiri secara khusus merencanakan penambahan 12 Gardu Induk pada kawasan Ibukota dengan kapasitas 120 Mega Volt Ampere (MVA) untuk tiap gardunya.

Sayangnya, Huda belum bisa mengungkapkan berapa nilai investasi seluruh rencana proyek tersebut. "Perhitungan soal kebutuhan biaya masih dilakukan sehingga belum bisa disampaikan," jelas Huda.

Baca Juga: Pulau Jawa dihuni 150 juta orang, Bappenas nilai terlalu banyak beban

Demi mempersiapkan listrik pada kawasan Ibukota, Huda menjelaskan, PLN merencanakan wilayah tersebut nantinya menjadi wilayah bebas padam alias zero down time.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat